4 Kecamatan Minati Pengelolaan Iuran Girilayu

takafulPURBALINGGA – 4 kecamatan di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM – MPd) awali ujicoba/ pilot project atau percontohan pengelolaan iuran dana kematian semacam asuransi pinjaman. Hal ini sebagai upaya untuk menanggulangi resiko tertanggung dari pinjaman oleh ahli waris terkait dengan Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui upaya tanggungrenteng. Masyarakat sebagai peminjam tak lagi bergantung kepada siapapun terhadap resiko hutang ketika meninggal dunia.

Diantaranya Kecamatan Mrebet mulai Januari 2008, Pengadegan 2011, Rembang mulai september 2013 dan terakhir Kecamatan Kejobong di awal tahun 2014 ini. “Selama ini UPK dalam naungan BKAD hanya bergerak dalam perguliran simpan-pinjam maupun fasilitasi kegiatan sarana prasarana. Melalui usaha ini diharapkan BKAD dapat lebih mengembangkan diri menjadi besar bersama unit-unit usaha lainnya, selain perguliran dana SPP” ujar Ketua Forum UPK PNPM MD Kabupaten Purbalingga, Safangatno, SE dalam siaran persnya, Selasa (11/03).

Atno menambahkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Unit Pelaksana Kegiatn (UPK) yang dipimpin Fasilitator Keuangan (Faskeu) Wulanti Sofiana kemarin (13/02) mencontohkan UPK Sinergis Kecamatan Mrebet yang diketuai oleh Fadlun Edy Susilo, SE untuk menyampaikan testimoni / kesaksiannya yang pertamakali di Purbalingga menghimpun iuran kematian yang dinamai infaq Takaful.

Hingga kini melalui fasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan, Sulis Priono, SP, dana infaq sudah terkumpul sebesar 160 juta rupiah. Dari sejumlah dana tersebut yang diperoleh secara tanggungrentengg setiap pinjaman 1 juta dianjurkan membayar Rp.6.000,- untuk masing masing periode pinjaman imbuhnya.

Sementara, di lain kecamatan, dana semacam itu berlaku dengan cara, nama dan tarif yang berlainan tetapi intinya sama, bahwa dari iuran yang terkumpul digunakan kembali untuk menyantuni sisa pinjaman yang menunggakik pokok maupun jasa ditambah manfaat lain berupa uang duka atau taliasih mirip iuran girilayu yang sudah berjalan di pelosok perdesaan di Purbalingga.

Seperti di Mrebet dinamakan Infak Takaful dengan tarif Rp.6.000,-, Kejobong dinamakan dana Abadi dengan tarif Rp.2.000,- dan Rembang belum ada nama / sebutan Rp.5.000,- tiap pinjaman 1 Juta, sementara di Pengadegan disamaratakan untuk semua plafon pinjaman sejumlah Rp.10.000,- .

“Selain itu, dalam Musyawarah Antar Desa, sangat perlu disampaikan dan disepakati tentang akad dan aturan bersama pengelolaan dan pelaporannya. Sehingga amanat masyarakat dipastikan dikelola dengan transparan, akuntabel dan diharapkan lestari sehingga apabila ada pemanfaat SPP meninggal dunia dana tersebut disalurkan berdasarkan hak dan peruntukannya bagi anggota peminjam di Desa yang meninggal,” imbuhnya.

Dalam hal ini UPK perlu bekerja secara profesional tanpa memungut bayaran sepeserpun dari dana yang dikumpulkan, sebagai bentuk tanggungjawab moral dan material sebagai dasar nantinya bagi UPK perlu melakukan Tutup Buku tiap tahunnya.

“Semua rekening, administrasi dan buku kas, kata dia, dikerjakan dan ditutup-bukukan sesuai peraturan yang ada, untuk selanjutnya, UPK diikhtisarkan dalam laporan akhir tahun, baik dana masuk dan uang pertanggungan yang dikeluarkannya”.

Menurut Fadlun, masih banyak celah kegiatan atau unit usaha lain yang dapat dibangun PNPM dibawah kelembagaan BKAD di kecamatan, selain perguliran, grosir, infaq dan usaha lain sejenis. Namun Purbalingga masih memerlukan penguatan secara yuridis maupun kelembagaan, karena masih banyak kegiatan microfinance maupun usaha lain yang berjalan dan dibutuhkan masyarakat dan masih bersinggungan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. (fes/cie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *