Anak Polah Bapa Kepradah, “Margi Peksa Agawe Curang”

pusing ra ndue duitAku memohon padaNya, kekuatan dan Alloh SWT, memberiku kesulitan untuk membuat diriku menjadi kuat, Aku memohon kebijaksanaan maka Alloh SWT, memberiku pekerjaan dan masalah untuk di selesaikan, aku memohon masa depan, aku diberi berbagai pilihan untuk diputuskan dan dilaksanakan.

Berawal dari tanggungrenteng keputusan pendanaan dilaksanakan untuk meminimalisir tunggakan. Dengan harapan UPK kedepan memiliki aset bergulir yang besar dengan tungakan yang kecil. Namun kenyataannya yang muncul adalah kesulitan dalam meminimalisir permasalahan microfinance di kelompok, sehingga banyak desa yang terkena sanksi lokal PNPM tahun 2014 sebanyak empat desa di Kecamatan Mrebet. Diantaranya Desa Kradenan, Lambur, Bojong dan Serayularangan

Selain itu banyak kelompok yang bubar karena kurangnya sumberdaya manusia dari sisi Kepemimpinan dan Kekurangan Kader Pengurus Kelompok yang bagus. Meskipun resiko tungggakan banyak terkurangi dengan adanya verifikasi kelompok dan Rapat Pendanaan yang memang sangat selektif dan penuh ke hati hatian dalam menentukan jumlah pagu pinjaman.

Sebagai birokrat di desa, bagi Kepala Desa, tentunya hal itu merupakan dilema sekaligus tantangan dalam menjalankan roda perekonomian kelompok SPP / UEP. Lebih tepatnya bahasa yang elegan adalah ujian. Yaitu bagaimana merekomendasikan pinjaman yang tepat sasaran tepat jumlah dan tepat guna. Apalagi khususnya membina kelompok untuk mengembangkan usaha Produktif bukannya pinjaman yang bersifat konsumtif semata.

Selain melalui Kader Ekonomi Desa (KED) TPK sebagai Badan Pengawas Kelompok, berhak dan wajib berpartisipasi dalam memantau perkembangan kelompok di desa. Mendampingi sekaligus berperan sebagai tim sukses program ekonomi maupun kegiatan PKH (Peningkatan Kualitas Hidup) PKH lainnya.

Meskipun dalam aturannya sanksi ini hanya berlaku selama ada program BLM namun sangat menentukan keberlangsungan UPK kedepan dalam kerangka jangka panjang. Sehingga kehadirannya masih dibutuhkan sebagai bentuk keseriusan kesepakatan forum yang tidak dapat ditawar keberadaannya.

Berkaca pada berbagai persoalan yang ada, kesempatan dan kemampuan mengelola amanah berperan sangat besar. Beberapa kelompok dalam bahasa daerah terjebak dalam falsafah jawa “Margi Peksa Agawe Curang”.

Karena terdesak dengan kebutuhan dan pahitnya kehidupan rumahtangga, banyak yang tega berbuat nekad menggunakan uang angsuran anggota kelompok. Hal ini bukan terjadi karena lemahnya pengawasan dan aturan yang ada namun lebih cenderung karena, kurangnya pemahaman masyarakat dan kelompok terhadap resiko hukum dan kesadaran dalam menjalankannya.

Sebenarnya warga biasa pun bisa terjerat Undang-undang Tipikor. Dengan ancaman pidana dan denda yang harus mesti dibayar beserta keseluruhan dana yang telah dipakai atau diselewengkan.

Bagi Kelompok PNPM Menurut Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, yang menyebutkan kalau unsur korupsi jenis ini adalah ;

  1. Pegawai negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu;
  2. Dengan sengaja;
  3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
  4. Uang atau surat berharga;
  5. Yang disimpan karena jabatannya

Contohnya nih, ada Ibu – ibu pengurus Kelompok memakai angsuran anggota yang harus disetor ke UPK, tapi uangnya dipakai sendiri, ini Hukumannya maksimal 15 tahun atau denda maksimal 750 Juta. F4 Ω

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *