LKM UPK SINERGIS

lkm upk sin

Selamat datang di LKM UPK SINERGIS. Ini adalah website resmi Lembaga Keuangan Mikro Unit Pengelola Kegiatan (LKM UPK) SINERGIS, yaitu sebuah lembaga keuangan mikro yang bergerak pada jasa pinjaman kelompok dengan semangat tanggung renteng guna mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat Mrebet yang Sejahtera.

“PENGELOLAAN PINJAMAN BERMASALAH”

Perlukah Menyiarkan Daftar Peminjam Tercela?

Pinjaman bermasalah disebabkan oleh berbagai sumber masalah dan memerlukan penanganan yang sesuai. Penyelesaian pinjaman bermasalah saat ini masih mengandalkan pada penagihan yang dirasakan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Beberapa materi pola penyelesaian pinjaman bermasalah telah diterapkan di lapangan. Namun hasilnya masih belum optimal yang disebabkan terutama oleh tidak berfungsinya kelembagaan kelompok, terbatasnya pendanaan operasional, dan provokasi yang bersifat negative dan berbagai faktor lainnya.

Pada sisi lain pola penyelesaian pinjaman bermasalah disamaratakan pada semua pinjaman bermasalah tanpa dilakukan identifikasi, verifikasi maupun validasi penyebab permasalahan sehingga sering pola penyelesaian yang diterapkan tidak sesuai dengan penyebab permasalahan dan mengakibatkan tidak tuntasnya penyelesaian.

 

  1. Tujuan

       Tujuan pengelolaan pinjaman bermasalah adalah :

  1. Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir agar tetap memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan permodalan usaha.
  2. Menguatkan kelembagaan UPK dalam pengelolaan pinjaman yang mempunyai akuntabilitas sehingga diharapkan UPK menjadi lembaga pengelola pinjaman (microfinance instritution) yang dipercaya oleh berbagai pihak.
  3. UPK mempunyai pola pengelolan pinjaman bermasalah yang sesuai dengan kesepakatan lokal, diketahui secara transparan oleh masyarakat, pola penyelesaian sesuai dengan permasalahan, dan memberikan rasa keadilan.
  4. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dana yang tertanam pada pinjaman bermasalah merupakan hak masyarakat seluruh kecamatan sehingga terjadinya pinjaman bermasalah merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.
  1. Prinsip
  1. Hak dan kewajiban masyarakat.

Dana bergulir merupakan milik masyarakat kecamatan sehingga seluruh masyarakat mempunyai hak untuk memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masyarakat berkewajiban untuk pelestarian dan pengembangan dana bergulir.

  1. Transparansi

Pengelolaan pinjaman bermasalah harus dikelola secara transparan dengan pelibatan masyarakat secara luas.

  1. Kesesuaian

Pola penyelesaian pinjaman bermasalah harus sesuai dengan permasalahan yang mendasari serta sesuai dengan kemampuan masyarakat sampai dengan tingkat pemanfaat.

  1. Kesepakatan

Penyelesaian pinjaman bermasalah merupakan kesepakatan kelompok dengan Tim Penyehatan atau UPK yang dibuat dengan beberapa tahapan secara transparan.

  1. Kesadaran Hukum

Meningkatkan kesadaran hukum melalui advokasi yang sesuai dengan hak masyarakat dan pembelajaran proses hukum dan ADR (Alternative Disput Resolutions)

  1. Pengertian Pinjaman Bermasalah

Dalam lembaga keuangan, pinjaman bermasalah didasarkan pada tingkat kolektibilitas yang aturannya ditentukan oleh Bank Indonesia. Tingkat kolektibilitas tersebut mencakup permasalahan; manajemen peminjam, tingkat pertumbuhan industri, pengembalian, permodalan, coverage jaminan dan sebagainya. Penilaian tersebut sulit diterapkan pada program pemberdayaan masyarakat. Untuk menjembatani kebutuhan tentang definisi Pinjaman bermasalah yang sesuai dengan program maka pinjaman bermasalah dibatasi berdasarkan kelancaran pembayaran kelompok kepada UPK SINERGIS dengan ketentuan sebagai berikut ;

  1. Tunggakan angsuran diatas 3 bulan untuk angsuran bulanan.
  2. Tunggakan angsuran diatas 4 bulan untuk angsuran triwulanan.
  3. Tunggakan angsuran diatas 7 bulan untuk angsuran smesteran.
  4. Tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok ; bubar, konflik pengurus, konflik anggota dan sebagainya.

Keempat hal tersebut belum memperhatikan hal-hal yang bersifat kondisi usaha secara kelompok maupun keanggotaan. Identifikasi dilakukan dari laporan UPK (LPP dan Kolektibilitas) dan hasil identifikasi instrumen verifikasi dan validasi kondisi pada tingkat kelompok oleh KED, UPK dengan Tim Verifikasi dan TPP (Tim Penyehatan Pinjaman).

  1. Penggolongan

Penggolongan pinjaman bermasalah dapat dilakukan penggolongan penyebab pinjaman bermasalah sebagai berikut ;

  1. Permasalahan Kelembagaan Kelompok

Adalah permasalahan yang disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan-kelembagaan yang dibangun oleh program seperti ;

  • Permasalahan di tingkat Kelompok; Bubarnya kelompok, pengurus tidak aktif, aktifitas kelompok tidak ada, pijam identitas peminjam dan sebagainya.
  • Permasalahan Tim Verifikasi ; kelompok fiktif, kelompok tidak ada usaha, dsb.
  • Pengurus / anggota tidak ada itikad baik untuk mengembalikan.
  • Pengelolaan angsuran yang tidak baik, tidak ada aturan dan sanksi kelompok.
  1. Permasalahan Micro-finance

Adalah permsalahan yang disebabkan oleh kemampuan keuangan kelompok baik yang disebabkan oleh permasalahan usaha / kegiatan maupun itikad pada tingkat kelompok sehingga pengembalian ke UPK terkendala dengan kondisi ;

  • Kondisi keuangan atau usaha kelompok dan atau anggota tidak mampu mengembalikan.
  • Kesalahan pada penentuan jadwal pengembalian yang tidak sesuai dengan siklus usaha kelompok atau pemanfaat.
  • Gagal dalam merencanakan usaha sehingga kelompok dan atau anggota merugi.
  1. Penyelewengan.

Adalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana yaitu ;

  • Penyelewengan atau pemotogan alokasi pinjaman oleh TPK, KED, pengurus kelompok, dsb sehingga pemanfaat hanya mengakui dana yang diterima saja.
  • Peyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, KED, TPK, seseorang, dan sebagainya sehingga dana angsuran tidak sampai ke UPK.
  • Adanya kelompok fiktif.
  • Adanya pemalsuan identitas (KTP) pemanfaat.
  1. Permasalahan Force Majeure

Adalah permasalahan yang diakibatkan oleh bencana alam, huru-hara, perang, kematian, atau musibah yang bersifat bukan akibat dari kurangnya antisipasi resiko usaha. Contoh, gagal panen, ternak mati, perampokan, kebakaran, kebanjiran lokasi usaha dan sebagainya.

  1. Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme pengelolaan pinjman bermasalah dengan tahapan sebagai berikut ;

  1. Identifikasi dan laporan

Identifikasi dilakukan dengan data kondisi kelompok peminjam, berdasarkan ; Kartu Pinjaman / Kredit, Laporan Kolektibilitas, LPP dan data pendukung lainnya. Misalkan surat panggilan, laporan tagihan UPK dan sebagainya. Berdasarkan data tersebut UPK membuat Laporan Pinjaman Bermasalah kepada BKAD / MAD. Selanjutnya jika diperlukan BKAD / MAD membentuk Tim Penyehatan Pinjaman (TPP).

  1. Pembentukan Tim Penyehatan Pinjaman.

Pertimbangan pembentukan TPP ditentukan oleh jumlah pinjaman bermasalah dalam rupiah, jumlah kelompok, kemampuan pendanaan operasional dan sebagainya. Tim diperbolehkan melibatkan unsur-unsur pelaku yang dianggap mampu menyelesaikan atau menyehatkan kondisi pinjaman dengan ketentuan tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan prinsip dan tujuan program.

  1. Penentuan Aspek dan Scoring Indikator Penilaian.

Penentuan aspek penilaian merupakan kesepakatan kebutuhan aspek-aspek yang harus dinilai oleh Tim Penyehatan Pinjaman sebagai acuan dalam menentukan katagorisasi kelompok bermasalah yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan objektif.

  1. Penentuan Aspek Penilaian

Penentuan aspek penilaian merupakan langah awal dalam melakukan katagorisasi kelompok sesuai dengan permasalahan kelompok, sehingga pola penyelesaian dapat diberikan sesuai dengan permasalahan masing-masing kelompok, masing-masing ;

  1. Aspek Kelembagaan

Dilakukan dengan menilai fungsi kelembagaan yang mempengaruhi pengembalian pinjaman ke UPK, berdasarkan indikator kondisi dan fungsi kelompok. Contoh

  • Kewajaran dalam penggunaan pinjaman dan administrasi.

Apakah pinjaman digunakan untuk tujuan sesuai dengan proposal, untuk keinginan, kebutuhan, dll?

Apakah administrasi dikerjakan dengan baik?

  • Kepatuhan

Apakah pembayaran sesuai dengan kesepakatan jatuh tempo? Apakah pengurus hadir dalam pertemuan pembinaan kelompok?

  • Kemauan pengurus kelompok

Apakah pengurus terbuka dan jujur kepada UPK / KED terhadap permasalahan yang dihadapi ? Apakah ada upaya serius dari pengurus kelompok untuk menyelesaikan? Apakah pengurus kelompok menunjukkan rasa tanggungjawab? Dst.

  1. Aspek Kemampuan

Merupakan penilaian kondisi kelompok didasarkan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi hasil usaha / kegiatan dan kondisi keuangan. Contoh aspek penilaian dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

  • Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari usaha yang didanai diantaranya ;

Hasil usaha dan permodalan; manajemen; dukungan anggota/ tanggung renteng.; aktifitas/kegiatan kelompok kendukung, pertemuan rutin, usaha kelompok,dsb.

  • Faktor Eksternal

Merupakan penyebab yang berasal dari luar usaha / kegiatan kelompok ; kondisi pasar; Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi ; Kondisi Alam ; pasokan bahan baku; Kondisi ekonomi daerah, dsb.

  1. Secoring dan Penentuan Bobot Penilaian

Dari hasil penilaian /scooring tersebut dapat disimpulkan beberapa aspek yang dapat digolongkan kedalam tingkatan kontinum sebagai berikut ;BAIK, SEDANG, KURANG. Misalnya dalam aspek kelembagaan BAIK , dari aspek Kemampuan KURANG. Maka dari hasil penilaian tersebut dapat dilakukan penyelesaian permasalahan sesuai dengan kondisi kelompok melalui penguatan aspek yang dinilai LEMAH, atau kurang bagus.

  1. Penentuan Katagori Pinjaman Bermasalah

Setelah melakukan penentuan aspek penilaian, indikator penilaian, penentuan penilaian dan penggolongan hasil penilaian maka langkah selanjutnya adalah melakukan katagorisasi pinjaman bermasalah dengan ketentuan ;

  1. Katagori A adalah pinjaman bermasalah kelompok yang mempunyai Aspek Kelembagaan BAIK dan Aspek Kemampuan BAIK. Katagori ini mungkin terjadi karena jadwal angsuran tidak sesuai dengan siklus usaha.
  2. Katagori B adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian Aspek Kelembagaan BAIK dan Aspek Kemampuan KURANG. Katagori ini mungkin terjadi karena misalnya kelompok tidak mempunyai dana cadangan untuk tanggung-renteng, / talangan sementara untuk mengangsur.
  3. Katagori C adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian Aspek Kelembagaan KURANG dan Aspek Kemampuan BAIK. Terjadi karena kapasitas pengurus dan manajemen yang tidak mendukung sehingga potensi yang baik tidak mendukung dalam kelancaran angsuran.
  4. Katagori D adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian Aspek Kelembagaan KURANG dan Aspek Kemampuan KURANG. Hal ini mungkin terjadi karena tidak berfungsinya Tim Verifikasi sehingga tidak dapat dilakukan antisipasi dengan baik.
  5. Katagori E adalah pinjaman bermasalah akibat dari penyelewengan dana diantaranya ; Pemotongan pinjaman, penyalahgunaan oleh pengurus, TPK, KED,UPK atau seseorang dalam kelompok, kelompok fiktif, dsb. Jika penyelewengan ditetapkan pada tingkat kelompok maka tetap menjadi tanggungan kelompok, namun demikian tetap difasilitasi penyelesaiannya sampai tingkat kecamatan.
  6. Katagori F adalah pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh adanya Force Majeure (musibah). Penentuan penyebab ini melalui pernyataan resmi pemerintah, pemerintah daerah atau dari lembaga yang berkompeten. Penentuan tingkat force majeure dapat ditetapkan pada tingkat kelompok atau satu atau beberapa anggota saja tergantung kejadian yang ada.

 

  1. Validasi

Validasi adalah proses pembuktian lapangan tentang kondisi kelompok sebenarnya sehingga UPK / Tim Penyehatan / Tim Verifikasi dapat melakukan penilaian dengan indikator yang telah ditetapkan sampai dengan penentuan katagori pinjaman A s/d F tersebut diatas. Hasil Validasi kemudian direkap dan dilaporkan menjadi Laporan Validasi / Laporan Investigasi.

  1. Penentuan Pola Penyelesaian

Pola penyelesaian merupakan kajian yang terpenting dalam upaya penyelesaian Pinjaman Bermasalah setelah menentukan Katagori Pinjaman. Pola ini merupakan kesepakatan antara UPK, KED, Tim Penyehatan / Tim Verifikasi dan Kelompok peminjam sebelum diputuskan oleh MAD.

Pola ini bertujuan memberikan rasa adil dan transparan atau dapat dikatakan sebagai kesepakatan dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah. Pola penyelesaian yang dapat ditawarkan adalah :

  1. Pola I, dengan Penjadwalan Ulang atau membuat Jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi kelompok. Pola ini kemungkinan akan terjadi perpanjangan jangka waktu pinjaman, perubahan pola angsuran tanpa mengubah jumlah angsuran.
  1. Pola II dengan Restrukturisasi Pinjaman adalah melakukan pola angsuran yang dikaitkan dengan realitas penggunaan dana. Restrukturisasi memungkinkan terjadinya perubahan jadwal angsuran dengan perpanjangan waktu pinjaman, perubahan pola angsuran misalnya dari bulanan menjadi mingguan, triwulanan, perubahan jumlah angsuran dan juga dilakukan persyaratan pinjaman yang baru.
  1. Pola III dengan Pengurangan Kewajiban adalah pola penyehatan pinjaman bermasalah yang memberikan pengurangan jasa pinjaman jika mempunyai itikad pengembalian pokok dan jasa pinjaman secara sekaligus seluruhnya untuk tunggakan pokok dan jasa pinjaman. Pola ini bisa digunakan untuk penyebab force majeure dengan memberikan pengurangan pokok dan jasa pinjaman sampai dengan 100%.
  2. Pola IV : Kompensasi adalah pola pinjaman bermasalah dengan cara melakukan kompensasi harta. Pola ini diterapkan pada pinjaman bermasalah akibat penyelewengan dana. Besaran kompensasi paling tidak harus sesuai dengan jumlah dana yang diselewengkan. Dalam kompensasi harta ini diutamakan adalah barang yang mudah dijual dan mempunyai nilai jual yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kompensasi diantaranya adalah:
  • Adanya kesepakatan tertulis antara UPK dengan individu yang menyalahgunakan dana, yang berisi bahwa telah terjadi penggunaan sejumlah dana, ketidaksanggupan mengganti dana secara tunai, dan atau bersedia melakukan kompensasi harta/barang yang dimilikinya (tercantum adanya pasal yang menyatakan bahwa barang/harta tersebut miliknya dan bebas sengketa) dengan sepengetahuan istri/suami atau keluarganya, mengetahui Kepala Desa Setempat.
  • Adanya pernyataan kuasa menjual barang (misalnya dengan cara lelang) tersebut dengan harga minimal (sesuai dengan harga pasar yang wajar) dan hasil penjualan digunakan untuk mengembalikan dana yang diselewengkan, jika hasil penjualan kurang dari dana yang diselewengkan maka kekurangan tetap sebagai kewajiban yang harus dilunasi oleh penyeleweng.
  • Pemerintah Desa setempat bersama Tim Penanganan Masalah Kecamatan Melakukan Eksekusi jaminan atas kompensasi harta tersebut.
  • Adanya batas waktu kompensasi untuk selanjutnya jika melewati batas waktu tersebut tidak terselesaikan maka diselesaikan lewat jalur hukum.
  • Jika harta yang dikompensasikan merupakan harta tetap (misalnya bangunan dan tanah) yang memerlukan peningkatan status kepemilikan maupun pengamanan yang bersifat yuridis maka agar dikonsultasikan kepada notaris.
  1. Pola V: Aspek hukum / Litigasi adalah pola penyehatan yang akan diselesaikan dengan penyelesaian hukum, pola ini biasanya digunakan untuk permasalahan penyelewengan dana atau diterapan kepada kelompok / pemanfaat yang tidak mempunyai itikad baik. Dalam melakukan proses hukum harus dikonsultasikan kepada ahli hukum apakah termasuk perkara pidana atau perdata.
  1. Tabel Katagori dan Pola Penyelesaian.

Contoh tabel ini merupakan kombinasi Pola Penyelesaian terhadap Katagori Pinjaman bermasalah, dimana penentuan tetap harus berdasarkan keputusan MAD / Tim Penyehatan. Dalam tabel dibawah ini bersifat tawaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Tabel Pola Penyelesaian.

KATAGORI PINJAMAN ALTERNATIF POLA PENYELESAIAN
KATAGORI A I, II dan III
KATAGORI B I,II dan III
KATAGORI C I, II dan V
KATAGORI D IV dan V
KATAGORI E IV dan V
KATAGORI F I, II, dan III
 

No

 

Penyebab Pinjaman Bermasalah

1 Pemanfaat mempunyai keluarga yang sakit sehingga tidak dapat mengangsur.
2 Adanya pemotongan oleh Ketua Kelompok dana saat penyaluran kepada pemanfaat sehingga terjadi tunggakan.
3 Gagal panen karena terkena banjir.
4 Perahu penangkap ikan terbakar
5 Ketua kelompok pindah atau tidak aktif sehingga tidak ada yang mengumpulkan angsuran anggota.
6 Siklus usaha tidak sama dengan jadwal angsuran sehingga selalu terjadi tunggakan.
7 Terjadinya ke tidakpercayaan terhadap pengurus kelompok.
8 Terjadinya kelompok fiktif
9 Pemanfaat tidak sesuai dengan yang diusulkan
10 Pendapatan usaha tidak sesuai dengan rencana usaha.
11 Angsuran tidak dicatat oleh UPK atau kelompok
12 Terjadinya kenaikan harga barang dagangan dari pemasok.
13 Kelompok sudah mengangsur tetapi tidak dicatat oleh UPK dan dana dipakai pengurus UPK.
14 Penyalahgunaan dana rekening pengembalian oleh pengurus UPK
15 Dana perguliran dipinjam oleh aparat kecamatan.
16 Terjadinya gempa bumi yang menghancurkan usaha.
17 Terjadinya wabah penyakit binatang ternak
18 Barang dagangan tidak laku
19 Administrasi tidak tertib sehingga daftar kelompok atau pemanfaat tidak jelas dan sulit untuk melakukan penagihan.
20 Terjadinya perampokan setoran kelompok
21 Aktifitas Kelompok tidak ada
22 Kelompok Bubar
23 Tim Verifikasi tidak berfungsi
24 Kelompok tidak mempunyai usaha
25 Pengurus kelompok mempunyai itikat tidak memgembalikan
26 Pemanfaat mempunyai itikat tidak memgembalikan
27 Pemanfaat meninggal
28 Ternak mati, gagal panen, perampokan dan kebakaran lokasi usaha
28 Kelompok sudah mengangsur tetapi tidak dicatat oleh Ketua kelompok dan dana dipakai Ketua Kelompok.
29 Kelompok sudah mengangsur tetapi tidak dicatat oleh Pelaku lain dana   dipakai seperti Ketua TPK, KPMD atau Pelaku lain
30 Peminjam PNS, Pengusaha yang sudah mengakses Perbankan
31 Untuk SPP, peminjam kades
JUMLAH
Nama
Lokasi Tugas

Lampaui Masalah Kredit – Bersama Kita Bisa

Penilaian dan pengelolaan Pinjaman Bermasalah dapat dilakukan dengan melakukan penilaian dan penyelesaian apakah kelembagaan Kelompok dan pendukungnya mempunyai sistem/aturan yang memadai untuk pengelolaan program dan pelestarian, mempunyai kapasitas SDM yang mendukung, proses yang transparan, dan hasil akuntabel.

JAMINAN DAN PINJAMAN BERMASALAH KREDIT UMUM / PERBANKAN

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola resiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas perkreditan yang sehat:

  1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
  2. Bank tidak diperkenankan memberi kredit pada usaha yang dari awal telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
  3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.
  4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal ending limit).

Bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

KREDIT BERMASALAH

Adalah kondisi dimana debitur mengingkari janjinya membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT BERMASALAH

  1. FAKTOR INTERN BANK
  2. Rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis permohonan kredit

Misal; kredit diberikan tanpa pendapat atau saran dari komite kredit, taksasi nilai jaminan lenih tinggi dari nilai riil, kredit diberikan kepada perusahaan yang belum berpengalaman, daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada bank adalah hasil rekayasa, serta bank tidak memperhatikan laporan pihak ketiga yang kurang mendukung permohonan debitur.

  1. Lemahnya sistem informasi, pengawasan,dan administrasi kredit.

Dapat dilihat dari penarikan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai, surat teguran atas tunggakan kepada debitur tidak disertai dengan tindakan riil, bank jarang mengadakan analisis cash-flow, status kredit, bank tidak mengawasi penggunaan kredit, komunikasi antara bank dengan debitur kurang lancar, tidak ada rencana dan jadwal yang tegas mengenai pembayaran kembali, bank tidak meminta dan menerima neraca rugi/laba, bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka, bank mengabaikan cerukan debitur, serta bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi debitur.

  1. Campur tangan berlebihan

Kredit diberikan atas usul dari pihak petugas bank yang bersahabat dengan debitur, pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan kredit.

  1. Lemahnya pengikatan jaminan yang kurang sempurna.

Kurang sempurna dalam hal ini maksudnya seperti penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup, tidak dapat merealisir jaminan kredit, serta bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya ketika terdapat tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah.

PENGGOLONGAN KREDIT BERMASALAH (Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum)

  1. LANCAR
  2. DALAM PERHATIAN KHUSUS
  3. KURANG LANCAR
    1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
    2. Sering terjadi cerukan
    3. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
    4. Terjadi pelanggaran kontrak yang telah diperjanjikan selama 90 hari
    5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
    6. Dokumentasi pinjaman yang lemah
  1. DIRAGUKAN
    1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
    2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
    3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
    4. Terjadi kapitalisasi bunga
    5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
  2. MACET
    1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 270 hari
    2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
    3. Dari segi hukum, maupun segi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.
  1. FAKTOR KETIDAKLAYAKAN DEBITUR
  2. Debitur Perorangan

Sumber: penghasilan

Gangguan: kesehatan, kematian, perceraian.

  1. Debitur Korporasi

Salah urus/mismanagement, kurangnya pengetahuan dan pengalaman, dan adanya penipuan.

  • FAKTOR EKSTERN
  1. Menurunnya kegiatan ekonomi
  2. Tingginya suku bunga kredit
  3. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggungjawab.
  4. Musibah yang menimpa perusahaan debitur.

Sumber Penyebab Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)

Sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah atau penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank dapat dikemukakan sebagai berikut:

  1. Self Dealing

Self dealing terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah.

  1. Anxiety for Income

Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank sehingga ambisi ataupun nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit  sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit.

  1. Compromise of Credit Principles

Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung risiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah.

  1. Incomplete Credit Information

Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit.

  1. Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements

Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya, juga merupakan penyebab timbulnya kredit-kredit yang tidak sehat dan mengakibatkan kredit bermasalah bagi bank.

  1. Complacency

Sikap memudahkan suatu masalah dalam proses kredit akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali kredit yang diberikan

  1. Lack of Supervising

Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

  1. Technical Incompetence

Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan meupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha atau sektor yang tidak dikenal dengan baik.

  1. Poor Selection of Risks

Risiko tersebut dapat dijelaskan dibawah ini:

  1. Pejabat kredit mampu mendeteksi kemampuan nasabah dalam membiayai usahanya, selain yang diperoleh dari bank.
  2. Pejabat kredit harus mampu menghitung berapa kebutuhan nasabah yang sesungguhnya.
  3. Pejabat kredit harus mampu menghitung nilai taksasi jaminan yang mengcover kredit yang diberikan
  4. Pejabat kredit harus mampu memperhitungkan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan pemberian kredit dan mengetahui sumber pelunasan.
  5. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi risiko pemberian kredit yang mungkin secara kemampuan cukup baik, tetapi dari sisi moral kurang menguntungkan bagi bank.
  6. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi kualitas jaminan yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
  7. Overlending

Overlending adalah pemberian kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah.

  1. Competition

Competition merupakan risiko persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian kredit yang tidak sehat.

DAMPAK KREDIT BERMASALAH

  1. Terhadap kelancaran operasi bank pemberi kredit dalam pandangan bank sentral:
  2. Aktiva produktif bank yang diragukan kolektibilitasnya (kewajiban PPAP=penyisihan penghapusan aktiva produktif)
  3. Menurunnya profitabilitas ( ROA= Return On Asset)
  4. Megurangi jumlah modal bank yang berakibat pada menurunnya persentase car dan bank harus memasukkan modal.
  5. Terhadap industri perbankan
  6. Turunnya likuiditas, solvabilitas, dan kepercayaan masyarakat
  7. Bank systemic risk
  8. Terhadap kehidupan ekonomi dan moneter negara
  9. Peranan bank sebagai lembaga intermediasi tidak dapat berfungsi sehingga akan memperkecil kesempatan peluang bisnis, proyek baru, lapangan kerja baru, dsb.

PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH

Dengan prinsip kehati-hatian

  1. Permohonan
  2. Analisis
  3. Keputusan
  4. Perjanjian
  5. Pengikatan jaminan
  6. Dropping kredit
  7. Pengawasan
  8. Pelunasan dan atau perpanjangan

GEJALA AWAL KREDIT BERMASALAH

  1. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit
  2. Penurunan kondisi keuangan debitur
  3. Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar.
  4. Menurunnya sikap kooperatif debitur
  5. Penurunan nilai jaminan yang disediakan.
  6. Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti.
  7. Timbulnya problem pribadi serius.

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

Penyelesaian Kredit Bermasalah Secara Administrasi Perkreditan

Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara diantaranya:

  1. Penjadwalan Kembali ( rescheduling )

Perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

  1. Persyaratan Kembali ( reconditioning )

Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

  1. Penataan Kembali ( restructuring )

Perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Restrukturisasi kredit berdasarkan SK.Dir. BI 31/150/KEP/DIR/1998

Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR HUKUM

Penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum, diantaranya:

  1. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara

Mekanisme penanganan piutang negara oleh PUPN yaitu apabila utang negara tersebut telah diserahkan pengurusan kepadanya oleh pemerintah atau bank milik negara tersebut kemudian setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utang yang harus dibayar termasuk bunga uang, denda serta biaya yang bersangkutan dengan piutang ini oleh ketua panitia dan penanggung utang/penjamin utang dibuat surat pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya. Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia.

Tambahan:

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada bank milik negara merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara karena bank milik negara merupakan salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara (pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara). Penyelesaian kredit bank milik negara dapat diusahakan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (anggotanya wakil dari Depatemen Keuangan, Departemen Hankam, Kejaksaan Agung dan dari Bank Indonesia; sedangkan struktur organisasinya terdiri atas PUPN Pusat, wilayah dan cabang).

Mekanisme penanganan piutang negara oleh PUPN, yaitu apabila piutang negara tersebut telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh pemerintah atau bank milik negara terssebut. Piutang yang diserahkan adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi yang penanggung utangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya.

Mekanisme penyelesaian pengurusan piutang negara paling tidak melalui tahapan:

  1. Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.
  2. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan, seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti. Dengan demikian, PUPN mempunyai kewenangan parate executie.
  3. Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia dengan surat paksa melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang/penjamin utang dan penyaderaan terhadap penanggung utang/penjamin utang dan pernyataan lunas piutang negara.
  4. Dalam hal penyitaan khusus khususnya terhadap kekayaan yang tersimpan di lembaga perbankan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No.376/KMK.09/1995, maka PUPN dapat melakukannya tanpa memerlukan izin terlebih dari Menteri Keuangan. Adapun hasil dari penyitaan tersebut untuk digunakan pembayaran atau pelunasan hutang penanggung utang/penjamin utang.
  5. Melalui badan peradilan

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR pasal 195 dan selanjutnya. Atas perintah ketua pengadilan ketua pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantara kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.

  1. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dilakukan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, serta putusan arbitrase.

Keuntungan penggunaan lembaga arbitrase antara lain:

  1. Penyelesaiannya relative tidak memerlukan waktu yang lama
  2. sifatnya tertutup maka diharapkan nama baik para pihak terjaga
  3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil
  4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
  5. serta putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan
  1. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Dilakukan melalui tindakan pemantauan kredit, peninjauan ulang, pengubahan, pembatalan, pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan, restrukturisasi kredit, penagihan piutang, penyertaan modal pada debitur, memeberikan jaminan atau penanggungan, pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan dan atau penghapusbukuan piutang.

Penanganan kredit macet oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional, diantaranya melalui penyertaan modal sementara (pasal 15 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yaitu bahwa dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit. Penyertaan modal sementara dilakukan secara langsung atau melalui pengkonversian tagihan Badan Penyehatan Perbankan Nasional menjadi penyertaan modal.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam menangani kredit bank dalam penyehatan sesuai dengan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 dilakukan melalui:

  1. Tindakan Pemantauan Kredit
  2. Peninjauan ulang
  3. Pengubahan
  4. Pembatalan
  5. Pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan
  6. Restrukturisasi kredit
  7. Penagihan piutang
  8. Penyertaan modal pada debitur
  9. Memberikan jaminan atau penanggungan
  10. Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan dan atau penghapusbukuan piutang.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Perbankan Syariah

Penyelesaian kredit bermasalah perbankan syariah melalui arbitrase

Kewenangan arbitrase menyelesaikan perbankan syari‟ah dapat didasarkan atas kesepakatan ketika membuat perjanjian pactum de compromittendo atau dibuat ketika terjadi sengketa akta kompromis8. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sering sekali dilakukan dalam dunia bisnis (termasuk dunia perbankan). Pilihan ini lebih disebabkan banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan proses litigasi9. Proses hukum yang memerlukan waktu panjang, biasanya dijadikan alasan utama dalam memilih arbitrase disamping penyelesaian arbitrase yang bersifat win win solution dan tidak menempatkan para pihak sebagai lawan. Penanganan sengketa syariah oleh badan arbitrase telah dirintis oleh BAMUI (Badan Arbitrase Mualamat Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1993 untuk menyelesaikan sengketa bidang muamalat10. Dalam perkembangannya BAMUI kemudian menjadi cikal bakal BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Penyelesaian kredit bermasalah perbankan syariah melalui peradilan umum

Selain arbitrase, peradilan umum berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syari‟ah berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sejak lahirnya perbankan syari‟ah (kelahiran Bank Mualamat 4 Indonesia tahun 1991), peradilan umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari‟ah11, namun sejak tahun 2006 penyelesaian sengketa perbankan syariah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat

Dalam upaya penyelesaian masalah kredit bermasalah ini pihak bank melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dengan cara pengawasan terhadap kelancaran suatu kredit yang diberikan, mengadakan pembinaan terhadap usaha debitur agar kredit berjalan lancar dan pengikatan jaminan kredit dengan jaminan.Tindakan represif adalah pertama dengan cara perdamaian yaitu penundaan waktu dan keringanan suku bunga dan angsuran, kedua, penjualan barang jaminan yang dilakukan dengan cara damai atau penjualan barang jaminan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut hukum. Kendala yang dihadapi oleh pihak bank adalah sulit mengajak debitur untuk dapat bekerjasama dengan baik

Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Keuangan (Finance)

Special Purpose Vehicle (SPV) adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. Oleh sebab itu SPV ini harus dijauhkan dari sponsor baik dalam bidang manajemennya maupun pemilikannya (tidak 100%), karena jika SPV sudah dikuasai atau diatur oleh sponsor, maka tidak akan ada perbedaan antara cabang perusahaan dan SPV.

Lembaga Keuangan mempunyai tugas memberikan jaminan kepada pihak bank terhadap kinerja debitur kredit bermasalah, bahwa usaha yang sedang dijalankan oleh debitur dapat memberikan hasil yang maksimal dan dengan dilakukan penjualan surat-surat berharga atas jaminan aset yang dimiliki debitur kredit bermasalah, maka pihak bank dapat memperoleh keuntungan dan akan sanggup membayar kewajiban-kewajibannya kepada investor. Tugas dari Lembaga Keuangan sangat berat. Hal ini karena Lembaga Keuangan harus mampu menghitung dengan cermat nilai dari aset yang bukan hanya dihitung dari harga aset tersebut dipasaran (market price) dan juga harga pembelian (historical cost) tetapi juga harus mampu menilai asset tersebut dengan nilai yang akan mungkin dicapai atas pemanfaatan asset tersebut. Selain hal tersebut Lembaga Keuangan juga harus mampu melakukan manajemen usaha secara kontinyu untuk menjamin bahwa usaha debitur akan mengalami perubahan yaitu peningkatan performance usaha debitur baik tingkat produksi dan keuntungan.

Atas asset yang dimiliki debitur kredit bermasalah, maka Lembaga Keuangan harus mampu melakukan split dan swap agar dapat menentukan dengan pasti komposisi jenis surat berharga yang akan memberikan keuntungan yang maksimal kepada investor dan juga bank. Maka dalam hal ini, pengalaman Lembaga Keuangan dalam melakukan manajemen keuangan dan juga finance engineering sangat dibutuhkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *