MEMPERKUAT IKNB – DAPM UPK PNPM MPD – MELALUI PENINGKATAN TATA KELOLA DAN MANAGEMEN RESIKO DI TENGAH PELUANG EKSPANSI USAHA

Oleh :

FADLUN EDY SUSILO, SE

KELEMBAGAAN BKAD – BUMDESA BERSAMA UPK SINERGIS

KECAMATAN MREBET

PURBALINGGA

2017

FADLUN EDY KARYA TULIS ILMIAH IKNB CALL FOR PAPERS 2017

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, kami panjatkan atas segala rahmat dan inayah-Nya sehingga dapat karya tulis ilmiah tentang menyelesaikan Memperkuat IKNB – DAPM UPK PNPM MPd – Melalui Peningkatan Tata Kelola dan Managemen Resiko  di Tengah Peluang Ekspansi Usaha. Karya tulis ini disusun guna me mberikan sebuah Exit Strategi penyeselaian atas permasalahan yang timbul di NKRI sebagai akibat pengakhiran program pemerintah, dengan eksistensi UPK DAPM yang memerlukan badanhukum yang tepat, namun tetap memperhatkan tata kelola dan fokus pada managemen resiko yang melekat pada seluruh kluster IKNB DAPM, Dalam proses penyelesaian karya tulis ini, walaupun banyak kesulitan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, namun berkat bimbingan, arahan, koreksi dan saran, maka karya tulis ini ahirnya dapat terselesaikan untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, rasa terima kasih yang dalam-dalamnya kami sampaikan kepada:

  1. Kasubid Penangulangan kemiskinan Dinpermasdes, Bapak Sapta Wasono, SE. M. App.Ec, yang telah memberikan informasi sekaligus kesempatan untuk berlomba dalam karya tulis yang diselenggarakan OJK di tahun 2017
  2. Teman-teman yang ada pengelola UPK DAPM yang di Purbalingga yang senantiasa berdiskusi sekaligus memberikan semangat dalam penyelesaian karya tulis.
  3. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada kami agar senantiasa menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan.

Akhir kata, semoga karya kami ini bermafaat bagi kami pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

 

Purbalingga, 29 April 2017

Penyusun

 

DAFTAR ISI

 

Halaman

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………. i

LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………….. ii

KATA PENGANTAR ………………………………………………….. iii

DAFTAR ISI……….. …………………………………………………. iv

ABSTRAK ……………………………………………………………….. v

BAB 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………. 1

1.2. Rumusan Masalah ……………………………………………… 6

2.3. Tujuan ……………………………………………………………….. 6

2.4. Manfaat ……………………………………………………………… 6

BAB II. Tinjauan Pustaka

2.1. Dana Amanah DAPM …………………………………………………… 8

2.2. DAPM dan Pilihan Badan Hukum Surat Edaran Menkokesra ….. 8

2.3. Tata Kelola dan Managemen Resiko LKM dalam POJK – 14 ….. 9

2.3.1. Tata Kelola LKM …………………………………………………………….. 9

2.3.2. Managemen Resiko LKM ………………………………………………… 10

2.4. BUMDesa Bersama …………………………………………………………… 13

BAB III. Metode Penulisan/Penelitian

3.1. Tenik Kepenulisan ……………………………………………………………. 14

3.2. Waktu dan Tempat Kepenulisan ……………………………………….. 14

3.3. Pendekatan Metode Kepenulisan. …………………………………….. 14

3.4. Bahan Dan Sumber Referensi ………………………………………….. 14

3.5. Alur Kepenulisan ……………………………………………………………… 15

3.6. Kerangka Pemikiran …………………………………………………………. 16

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum BUMDesa Bersama sebagai Exit Strategi DAPM….. 18

4.2. Autokritik Asset DAPM dalam Kerangka Dasar Alternatif Pilihan

Badan Hukum Pengakhiran PNPM MPd. Terhadap UU No.1 Th, 2013……. 21

  • Antithesa atas Persamaan dan Perbedaan Transformasi DAPM Eks PNPM menuju PT LKM – LKM Koperasi……… 22
  • Koeksistensi mengarah Privatisasi? Mengapa Perseroan yang Padat Modal dengan BUMDesa Bersama adalah “Model” Alternatif selain Koperasi……..28
  • Koeksistensi Keberpihakan Masyarakat Miskin dan Sinergi melalui BUMDesa Bersama – PT LKM DAPM……32
  • Koeksistensi Bumdesa Bersama dan Resolusi PBH sebagai salah satu pilihan Badan Hukum ….34
  • Sinergitas PPK dan atau PNPM MPd Dengan UU No. 6 /2014 Tentang Desa….36

4.2. Pentingnya BUM Desa dan Koeksistensi Transformasi serta Penuntasan Exit Strategi

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)……. 38

4.3. Sinergi DAPM, Penguatan dan Peningkatan Tata Kelola dan Managemen Resiko Aset

DAPM di tengah Peluang Ekspansi Usaha, …………. 43

BAB V. Penutup

5.1. Kesimpulan ……………………………………. 47

5.1. Saran ………………………………………………. 47

Daftar Pustaka ………………………………………… 50

Biodata Penulis ………………………………………… 51

Lampiran Surat keorisianilitasan …………………. 52

 

Memperkuat IKNB – DAPM UPK PNPM MPd – Melalui

Peningkatan Tata Kelola dan Managemen Resiko

di Tengah Peluang Ekspansi Usaha

Fadlun Edy Susilo, SE

Direktur Bumdesa Bersama UPK Sinergis Kecamatan Mrebet, Kabuaten Purbalingga

fadlunedy29@gmail.com

 

Ringkasan

 

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah seluruh aset dana Program Ekonomi yang Berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang merupakan program pemerintah yang disalurkan oleh Pemerintah Indonesia yang pertama kali disebut sebagai PPK Program Penanggulangan Kemiskinan kemudian berubah nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan atau disingkat PNPM MPd dan diakhiri dengan penghentian program dan dinamakan aset DAPM,  yang ditandai dengan tidak diperpanjangnya kontrak konsultan/fasilitator pada tanggal 31 Des 2014.
Resolusi tidak banyak yang mengemuka, sehingga meskipun Badan Hukum itu sebuah hal yang kongkret dan pasti dibutuhkan namun belum berujung tuntas karena adanya pandangan kesesatan yuridis tertentu.. Tidak kalah pentingnya adalah tetap berupaya mencari bentuk Badan Hukum yang ideal dalam tiga koridor hal amanah DAPM yaitu Upaya dalam Penyelamatan aset sumberdaya Ekonomi Management 6M, Pelestarian kegiatan DAPM dan terakhir adalah upaya Pengembangan melalui peningkatan Tata Kelola dan Managemen Resiko ditengah peluang Pengembangan Ekspansi Usaha melalui wadah BUMDesa Bersama sebagai salah satu pilar program pemberdayaan cluster IKNB tersebut.

Singkatnya, melalui wadah korporasi BUMDesa Bersama ini akan mampu melahirkan IKNB yang haromoni, hingga terciptanya kenyamanan bekerja, kerukunan antar UPK dan keselarasan dalam keberlangsungangan tata kelola kehidupan IKNB, yang selama ini masih mengalami kendala perpecahan (baca; konflik pembadanhukuman) dan musnahnya aset 12,8 Triliun  dalam kondisi yang sangat kritis dan perlu dikaji untuk ditelisik arah penyelesaian yang mandiri.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan penulisan analitis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data skunder yang diperoleh dari narasumber dan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik yang ditulis, baik dari buku, makalah, hasil penelitian, ataupun internet. Analisis data dalam penulisan ini adalah dengan cara bahan yang telah terkumpul kemudian diolah, ditelaah, dan direduksi, lalu dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif kritis untuk disarikan dalam sebuah karya yang memfokuskan pada tema dan topik Memperkuat IKNB – DAPM UPK PNPM MPd – Melalui Peningkatan Tata Kelola dan Managemen Resiko  di Tengah Peluang Ekspansi Usaha.

 

Kata Kunci : IKNB, DAPM, BUMDesa Bersama, Tata Kelola dan Managemen Resiko, Peluang Ekspansi Usaha.

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang

Menurut Literasi Dwi Purnomo[1], di balik keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan/atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sebetulnya terdapat pandangan adanya kesesatan yuridis, sebagai berikut :

Sebetulnya Pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sejak tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam Pembangunan Nasional Delapan Tahun (Penasbede). Namun program tersebut terhenti di tengah jalan akibat krisis politik tahun 1965.
Kemudian tahun 1970-an Pemerintah menggulirkan kembali program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), khususnya Repelita I – IV yang ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional. Pada Repelita V – VI, Pemerintah melaksanakan program dengan strategi khusus menuntaskan masalah kesenjangan sosial-ekonomi ; dengan dasar Inpres No. 3 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan , dengan bentuk Inpres Desa Tertinggal (IDT) tapi gagal akibat krisis ekonomi & politik tahun 1997.
Selanjutnya melalui Keppres No. 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial (JPS). dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan, antara lain : Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (TPSP-KUD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ada dibawah binaan Kemendagri, yang pelaksanaan teknisnya didelegasikan pada Dirjend. PMD. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kelembagaan-kelembagaan / organisasi masyarakat. Salah satu kelembagaan yang dibentuk sebagai pengelola kegiatan di kecamatan adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ; yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat dan diharapkan menjadi Partisipatoir Development Agence.

Untuk memperkuat pelaksanaan program/proyek tersebut maka atas dasar Keppres No. 124 Tahun 2001 junto No. 34 dan No. 8 Tahun 2002 dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Kemudian pada tanggal 10 September 2005 Komite tersebut diganti dengan Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Implementasi pola PPK yang dinilai berhasil tersebut kemudian diadopsi PNPM , sehingga pada tanggal 30 April 2007 dilakukan Pengukuhan PNPM Mandiri di Palu, Sulawesi Tengah oleh Presiden SBY. Sedangkan PPK dirubah nama menjadi PNPM Mandiri Perdesaan ; dengan tetap dibawah tanggung jawab Dirjend. PMD. Kemendagri.

Untuk melindungi UPK yang semakin berkembang dalam pengelolaan dana UEP-SPP , maka pada tanggal 7 September 2009 dibuat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia. Nomor 351.1/KMK.010/2009 ; Nomor 900-639A Tahun 2009 ; Nomor 01/SKB/M.UKM/IX/2009 ; Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 Memutuskan : Lembaga Keuangan Mikro yang diatur melalui Keputusan ini adalah lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum, dibentuk atas inisatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat seperti, Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pada tanggal 4 November 2009 terbit PERMENKEU No. 168/PMK.07/2009 tentang Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan ; dalam Pasal 2 disebutkan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk DUB dan DDUB yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini hanya untuk Program PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang disalurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat . dan dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dirinci dalam bentuk kegiatan yang komponen bantuan langsung masyarakatnya adalah belanja Bantuan Sosial.

Kemudian tanggal 25 Februari 2010 terbit PERPRES No 15 / 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ; yang menegaskan, Pasal 1 ayat (2) = Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah , Pemerintah Daerah , dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Bantuan Sosial , pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
Selain itu Perpres No. 15 / 2010 juga mengganti TKPK menjadi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden , Ketua I Menkokesra serta anggotanya para menteri , termasuk Mendagri.

Karena tidak sesuai dengan visi & misi PPK &/ PNPM MPd serta agar UPK tidak ditransformasikan sesuai amanat SKB tersebut maka Keputusan 3 (tiga) menteri dan Gubernur Bank Indonesia diabaikan oleh Dir.PMD Kemendagri yang kemudian menerbitkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO 2010) ; yang didalamnya berisi tentang penataan kelembagaan / pembentukan “ Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) “ dan UPK dijadikan unit kerja BKAD.
Pada tanggal 19 Januari 2012 terbit PERMENKEU No. 12/PMK.05/2012 tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 . yang mana dalam Pasal 2 ayat (4) ditegaskan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dan pada tanggal 1 Juni 2012 terbit PERMENKEU No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara / Lembaga. Pasal 4 ayat (6) disebutkan bahwa Bantuan sosial yang diberikan oleh pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak untuk :
a. Dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial; atau
b. Diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial.

Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 terbit pula UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa , yang didalamnya mengamanatkan terbentuknya BUMDes / BUMDes Bersama yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ).

Satu tahun sebelum PNPM diakhiri maka pada tanggal 31 Januari 2014 diterbitkan Surat Edaran Menkokesra No. B 27/MENKOKESRA/VI/2014 Perihal Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Dalam SE ini ada 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum, yaitu Koperasi / PT / Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH).

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada Tanggal 15 Juli 2014 diterbitkan PERMENKEU No. 148/PMK.07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 5 ayat (2) ; Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kemudian pada Tanggal 30 September 2014 terbit UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; dan pada tanggal 31 Desember 2014 Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; serta pada tanggal 13 Februari 2015 Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Pada tanggal 31 Desember 2014 Dirjend PMD mengeluarkan surat edaran perihal berakhirnya kontrak tugas Fasilitator PNPM MPd.
Disusul kemudian pada tanggal 27 Maret 2015 muncul Surat Plt. Dirjend tentang Panduan Penataan Dan Perlindungan Kegiatan Permodalan PNPM MPd. Surat / Panduan ini mengandung maksud agar aset hasil kegiatan PPK dan/atau PNPM MPd bersinergi dengan BUMDesa.
Pada tanggal 29 April 2015 Kemendagri melalui Surat Nomor 410 / 2454 / SJ menyerahkan Pengakhiran PNPM MPd kepada Kemendes, PDT dan Transmigrasi.

Kemudian pada tanggal 13 Juli 2015 dibuat Surat Dir. PPMD No. 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran Serta Penataan Dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan PNPM MPd. Surat / Panduan ini mencabut panduan yang dibuat Plt. Dirjend ; menyatakan bahwa pembagian ke desa-desa tersebut hanyalah dalam bentuk pencatatan, aset (dana yang digulirkan) tetap dikelola oleh UPK sebagai BUM Antar Desa dan dilakukan penyelarasan BKAD agar sesuai dengan UU Desa ; serta PTO 2014 dinyatakan tidak berlaku setelah dilakukan Musyawarah Desa Serah Terima.

Sementara itu tanggal 18 Agustus 2015 terbit Surat Mendagri No. 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mana dalam Angka 9 huruf (b) dijelaskan bahwa Organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pada Tanggal 21 Agustus 2015 terbit PERPRES No. 96 / 2015 yang mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melengkapi secara referentif historis tentang Pasca PNPM MPd.

Dari historis yuridis yang menjadi dasar hukum pelaksanaan PPK &/ PNPM MPd tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat lima histori konflisitas yuridis Dana PPK/PNPM MPd berikut :

  1. Dana program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pola pemberdayaan masyarakat yang berbasis Kecamatan ( Desa dan Kelurahan ).
  2. Berupa Bantuan Langsung Masyarakat (Permenkeu Nomor 148/PMK.07/2009).
  3. Sumber dana berasal dari Urusan Bersama (Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2009) .
  4. Disalurkan melalui Belanja Anggaran Bantuan Sosial (Peraturan Presiden Nomor 15 Thn 2010 & Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2009)
  5. Tidak untuk dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial dan tidak untuk diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial (Permenkeu Nomor 81/PMK.05/2012).

Permasalahan (baca-Konflik Regulasi) tersebut, merupakan kompleksifitas keragaman pilihan Badan Hukum, dan sejarah yuridis sebuah program pemberdayaan yang telah dihentikan dan lahirnya program pemberdayaan baru yang berbasis Desa, sudah selayaknya untuk bisa diambil sebuah jalan tengah berupa penajaman pengembangan IKNB DAPM dengan pendekatan tata kelola dan managemen resiko yang tunduk kepada UU LKM, atas persamaan dan perbedaan tentang pilihan Badan Hukum yang ada dalam masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

  1. Sejauhmana Bumdesa Bersama mampu memberikan peran dalam me mberikan solusi diantara tiga bentuk transformasi pilihan Badan Hukum DAPM.
  2. Bagaimana keragaman tiga bentuk pilihan Badan Hukum mampu bersinergi, sehingga upaya penyelesaian koflisitas, mampu meningkatkan tata kelola dan melaksanakan managemen resiko dengan baik, dalam nafas penyelamatan, pelestarian dan pengembangan DAPM, ditengah peluang ekspansi usaha korporasi melalui BUMDesa Bersama.

1.3. Tujuan

  1. Gagasan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, acuan atau wacana dalam melanjutkan exit strategy yang sinergi sehingga menjadikan IKNB – UPK DAPM dapat bereksistensi, bertransformasi menjadi lembaga moneter yang independen ditingkat kecamatan.
  2. Bagaimana koeksistensi UPK DAPM dengan badan hukum yang ada mampu melaksanalan tata kelola yang baik dan tetap mampu melaksanakan managemen resiko dengan baik melalui sinergi dengan kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Peraturan OJK (POJK) serta UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM.

1.4. Manfaat

  1. Masyaraket pengelola IKNB – DAPM dapat memberikan pandangan dan resolusi terhadap konflik pemilihan badan hukum, melalui pendekatan ekonomi objektif sehingga hal ini dapat diharapkan menjadi solusi penguatan dan memanfaatkan peluang ekspansi pengembangan usaha untuk semata mengembangkan industri ekonomi kreatif perdesaan dan perkotaan, lembaga moneter handal serta pengembangan entrepreneurship ditingkat kecamatan, melalui pengembangan pembiayaan infrastruktur perdesaan, dan pengembangan sektor ekonomi lainnya baik kewirausahaan, usaha rintisan atau start up dan UMKM, melalui paradigma etis dan rasional.
  2. Pemerintah dan para pengambil keputusan, dengan prospek pengembangan IKNB – UPK DAPM melalui korporasi Bumdesa Bersama dapat bersinergi dan menetapkan langkah yang strategis dengan tetap konsisten menyatukan 3 bentuk badan hukum yang ada, yang selama ini menjadi masalah di tingkat bawah, sebab memainkan dan memaksakan korelasi salah satu bentuk badan usaha saja bukan hanya melahirkan dan melestarikan perbedaan namun justru akan menjadikan hilangnya aset sebesar Rp.12,8 Triliun dengan alternatif solusi yang ditawarkan atas hipotesa dengan hasil pembahasan diharapkan mampu menjawab tujuan awal lahirnya PPK /DAPM dengan selalu tetap konsisten pada satu tujuan visi dan misi TKPK, dan visi misi amanah DAPM yakni sebagai bentuk pengamanan aset, pelestarian dan pengembangan DAPM bersama korporasi BUMDesa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari wilayah pinggiran. Sebagaimana Nawacita Program Pemerintah NKRI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II.

Tinjauan Pustaka

 

  • Dana Amanah DAPM

Menurut sumber literasi Panduan Arah Kebijakan Tata Kelola Pasca Pengalihan PNPM Mandiri Perdesaan Kemendes PDTT, Dr. Faizul Ishom bahwa pengertian DAPM adalah dana bergulir PNPM yang dikelola UPK di tingkat Kecamatan. Status DAPM adalah milik Masyarakat secarakolektif (bukan milik perorangan Masyarakat Desa) yang dikelola oleh UPK yang berasal dari Unsur Masyarakat Pula. Hingga Tahun 2014 total asset dana bergulir berjumlah Rp. 10.325.924.747.179,- yang tersebar di 31 Provinsi. UU No. 6/2014 meletakkan subyek hukum berbentuk badan hukum yaitu desa “sebagai satu kesatuan masyarakat hukum”. Aset dana yang dikelola secara bergulir oleh masyarakat merupakan milik bersama desa-desa dalam kecamatan sebagai representasi masyarakat. Aset tersebut tidak untuk dibagi kepada masing-masing desa.

  • DAPM dalam bentuk Pilihan Badanhukum SE. Menkokesra

Berdasar Surat Menkokesra No. B-27/MENKO/KESRA/I/2014 Tanggal 31 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum (Bahu) Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri adalah berisi tentang tiga hal berikut :

  1. Pengelolaan dana bergulir masyarakat (DBM) yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) telah berperan dalam membantu pembiayaan usaha masyarakat miskin produktif yang keberadaannya tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan persyaratan yang mudah untuk dapat dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan, namun demikian belum berbadan hukum
  2. Badan hukum ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pelayanannya dalam memenuhi kebutuhan dana piniaman bagi warga miskin produktif, yaitu dengan : (a) melindungi keberadaan DAPM dan asetnya, dan (b) melindungi pengelolanya dari segi hukum, serta (c) membuka peluang kepada DAPM untuk bekerja sama dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya, termasuk akses kepada sumber-sumber pembiayaan.
  3. Hasil Rapat Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 telah memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk Badan Hukum Pengelola DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu: (1) Koperasi, (2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), dan (3) Perseroan Terbatas

 

  • POJK Nomor 14 Tahun 2014 dan Industri Keuangan Non Bank tentang Manfaat LKM dan Tata Kelola dan Managemen Resiko LKM

 

Pengertian Tata Kelola IKNB

Manfaat menjadi LKM dalam Tata Kelola POJK No. 14 Tahun 2014 membuka tawaran tentang legalitas pengembangan LKM sebagai mana berikut;

  1. Badan Hukum dan Legalitas Usaha

Dengan telah memiliki badan hukum dan izin usaha dari OJK, maka simpanan nasabah penyimpan akan terlindungii.

  1. Pembinaan dan Pengawasan LKM
  • Pembinaandan Pengawasan LKM dilakukan OJK dan didelegasikan kepada Pemda Kab/Kota atau Pihak lain yang ditunjuk.
  • Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa LKM melaksanakan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat, sehingga keberlangsungan usahanya akan terjaga.
  1. Pendanaan LKM

Setelah mendapat izin usaha, akses pendanaan dapat diperoleh dari masyarakat dan anggota LKM

  1. Peningkatan Kapasitas LKM (Capacity Building).
  • Sebelum mendapatkan izin usaha dari OJK, disaat LKM membutuhkan pelatihan dalam rangka pengembangan usaha, maka LKM dapat menghubungi konsultan dan terdapat biaya pelatihan.
  • Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dalam rangka pengembangan usaha LKM OJK memberikan pelatihan antara lain penyusunan laporan keuangan, manajemen pengembangan usaha, dan tata kelola LKM yang baik tanpa biaya
  1. Sinergi dengan lembaga lainnya berupa linkage program dengan lembaga formal lain seperti perbankan dan asuransi
  2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) LKM

Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, LKM dapat membentuk LPS yang dapat dibentuk gabungan dari beberapa LKM dan Pemda yang bertujuan melindungi dana masyarakat

 

Pengertian Managemen Resiko IKNB.

Pengertian berbagai hal terkait Managemen Resiko dalam POJK NOMOR 1/POJK.05/ 2015 yang menjadi acuan DAPM dengan pengelolaan yang profesional dan mantap, dibawah pengawasan, pembinaan, dan perlindungan OJK dapat menjadikan DAPM sebagai industri keuangan non bank yang strategis dengan segala pengertian terkait managemen resiko sebagai berikut;

  1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang selanjutnya disingkat LJKNB, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, yang meliputi:
  2. perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
  3. perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
  4. dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
  5. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
  6. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi LJKNB.
  7. Risiko Strategi adalah Risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama LJKNB.
  8. Risiko Operasional adalah Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan LJKNB.
  9. Risiko Aset dan Liabilitas adalah Risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas LJKNB.
  10. Risiko Kepengurusan adalah Risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan LJKNB dalam memelihara komposisi terbaik

pengurusnya, yaitu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

  1. Risiko Tata Kelola adalah Risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance) LJKNB, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan LJKNB.
  2. Risiko Dukungan Dana adalah Risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada LJKNB, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.
  3. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
  4. Risiko Pembiayaan adalah Risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.
  5. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha LJKNB.
  6. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.

 

 

Selanjutnya tata kelola IKNB tunduk pada aturan OJK, dalam hal ini POJK Nomor 14 Tahun 2014 mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada tanggal 8 Januari 2013. Undang-Undang tentang LKM tersebut mengamanatkan beberapa materi pengaturan teknis lebih lanjut terkait pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM termasuk kewenangan pemeriksaan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini mengingat berdasarkan amanat Undang-Undang tentang LKM yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang membina, mengatur dan mengawasi LKM, yang kemudian dinyatakan lebih lanjut bahwa terkait pembinaan dan pengawasan dilakukan pendelegasian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dimana LKM beroperasi sehingga diharapkan LKM dapat terus berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan terhadap nasabah. Termasuk IKNB DAPM sebagai lembaga pembiayaan juga harus bertransformasi menjadi IKNB yang berbadanhukum dan harus tunduk pada UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM, semenjak aturan tersebut diundangkan dan mengikat secara hukum.

 

2.4. BUMDesa Bersama

Menurut Permendes No. 4 tahun 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pengertian BUMDesa Bersama?

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Jenis BUMDES :

  1. Bumdes
  2. Bumdes Antar Desa
  3. Bumdes Bersama

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

METODE KEPENULISAN

 

3.1. Teknik Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan penulisan deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang dengan satu gagasan keratif akan dijadikan sebagi imajenatif melalui suatu kebijakan yang inovatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data skunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik yang ditulis, baik dari buku,  makalah, jurnal, hasil penelitian, ataupun internet.

3.2. Waktu Dan Tempat Penulisan

3.2.1. Waktu Kepenulisan

Karya tulis ilmiah ini disusun dan telah diselesaikan pada bulan April 2017

3.2.3. Tempat Penulisan

Lokasi penulisan dilakukan di Bumdesa Bersama UPK Sinergis Kecamatan Mrebet dengan sumber referensi yang berasal berbagai penerbit dan juga perpustakaan Taman Baca Masyarakat Al Mukhlisun Desa Sangkanayu, dan browsing disitus-situs (websaite) milik kenegaraan yang ada di internet melalui diskusi dengan teman-teman pengelola aset DAPM Kabupeten Purbalingga.

3.3. Bahan Dan Sumber Referensi

Bahan dan sumber referensi dikumpulakan dari berbagai macam literatur yang berasal dari penelitian dalam jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta buku teks dan berbagai sumber yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah ini.

3.4. Pendekatan Metode-Metode Kepenulisan

Literatur yang telah didapatkan pada tahap ini, selanjutnya dilakukan pengelolahan data dengan cara mengedit atau kalimatnya kemudian disesuaikan dengan alur kepenulisan. Penyesuaian yang dilakukan tanpa merubah maksud dan tujuan dari penulisan tersebut, sehingga diperoleh suatu pembahasan yang sistematis dari judul karya tulis yang digagas yaitu tentang Memperkuat IKNB – DAPM UPK PNPM MPd – Melalui Peningkatan Tata Kelola dan Managemen Resiko di Tengah Peluang Ekspansi Usaha

Data yang diperoleh dianalisis melalui analisis deskriftif kualitatif yaitu menguraikan data dan fakta dari hasil telaah pustaka dan analisa permasalahan dari berbagai sumber. Analisis data digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ahirnya menentukan sintesis berupa usulan prosepek berupa kolaborasi 3 pilihan (baca-konflik) badan hukum dengan mensinergian kedalam korporasi Bumdesa Bersama yang ada di Indonesia. Upaya analisa melalui pandangan pluralisme pandangan pemikiran kritis ideologis masing masing madzhab badan hukum yang ada (PBH, Perseroan, Koperasi).

Langkah-langkah dalam penulisan ilmiah ini meliputi:

(1) Penentuan masalah;

(2) Mengumpulkan bahan referensi dan mencari informasi mengenai masalah tersebut;

(3) Mengembangkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan referensi yang didapat;

(4) Mencari pemecahan masalah dan mencari alternative ususlan berdasarkan analisis yang telah disusun, kemudian

(5) Diambil suatu kesimpulan serta rekomedasi.

3.5. Alur Penulisan

Alur kepenulisan karya tulis ilmiah ini dapat dijelasakan secara singkat melalaui skema dibawah ini;

Penentuan Masalah

I

Pengumpulan Bahan Refensi dan Mencari Informasi

I

Mengelola Referensi

I

Pengembangan Dan Analisis Bahan

I

Pemecahan masalah dan pemberian Simpulan Dan Saran

 

Gambar 1. Skema Alur Penulisan Karya Tulis Ilmiah

 

3.6. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran pada dasarnya merupakan arah penalaran untuk bisa memberikan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Sedangkan membahas tiga pilihan badan Hukum DAPM pada dasarnya merupakan salah satu cara referentif yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam mensinergikan dan mengatasi kebuntuan eksistensi DAPM melalui telaah mendalam.

Untuk mempermudah studi leteratur dalam pembentukan rekonsiliasi media islami dengan wacana diskusi, disajikan skema kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut :

 

Studi Kasus :

Tingginya kasus Eks. PNPM / DAPM yang belum berbadanhukum, dan rendahnya pengelolaan tata kelola dan managemen resiko sehingga rentan musnahnya aset Rp.12,8 T.

Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2013, Tentang LKM dan Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur LKM

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

Lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2008, Ttg. UMKM

 

Perlunya Transformasi Badan Hukum agar LKM Kuat dan Legal :

Tiga pilihan Badan Hukum untuk DAPM (berdasar Surat Edaran Menkokesra, terbuka untuk semua DAPM Perdesaan dan Perkotaan, cenderung larut dalam konflisitas pilihan Badanhukum, dan terbuka untuk melaksanakan Tata Kelola dan Managemen Resiko dengan lebih Profesional ditengah peluang ekspansi usaha melalui Korporasi BUMDesa Bersama (UU No.6/2014)

 

Terbukanya Peluang Untuk Ekspansi Usaha :

Melalui sinergi seluruh DAPM untuk memilih Badanhukum yang tepat sesuai dengan kearifan lokal masing-masing wilayah, melalui Korporasi BUMDesa Bersama dan tetap menjalankan Visi dan Misi Pemberdayaan (baca-Ruh PPK/ PNPM MPd/amanah DAPM), tunduk pada UU No. 1 Th. 2003, UU No.6/2014, serta Peraturan-peraturan OJK.

 

Fokus untuk Meneguhkan pada Koeksistensi Industri Keuangan Non Bank dalam bersinergi :

  1. Mengembangkan Industri Ekonomi Kreatif / Entrepreneurship
  2. Mengembangkan UMKM
  3. Mengembangkan Usaha Rintisan / Start Up
  4. Mengembangkan Pembiayaan Sektor Infrastruktur Pedesaan / Melalui Pinjaman Perorangan

Berarti menciptakan keterpaduan Exit Strategi DAPM dengan UU Nomor 6/ 2014, untuk tetap mengamankan aset Program Pemberdayaan, Lestari, Berkembang dan sinergis dengan Program Pemerintahan serta Nawa Cita Pemerintah NKRI, khususnya Pembangunan Ekonomi, sosial Masyarakat dari wilayah Pinggiran (Perdesaan)

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran

 

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

 

  • Gambaran Umum BUMDESA Bersama sebagai Exit Strategi DAPM

Tujuan dan arah Exit Strategi DAPM melalui Korporasi BUMDesa Bersama adalah diharapkan melalui BUMDesa Bersama akan mampu mewadahi banyak kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga sehingga unit usaha bisa dikembangkan sesuai potensi dan kebutuhan.

Alasan pembahasan bagian penting transformasi kedalam BUMDesa Bersama yang paling memungkinkan, menurut Wasono, Sapta (makalah studi orientasi BUMDesa Bersama 2016), adalah sebagaimana latar belakang berikut;

Perubahan dalam pemerintahan membawa dampak pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Penghentian program tidak diimbangi dengan kesiapan para pelaku dalam menyiapkan Exit Strategi kelembagaan PNPM. Dilain pihak, Surat Keputusan bersma Mendagri, Menteri Keuangan Menkop UMKM, dan Gubernur Bank Indonesia dianggap tidak mengakomodir bentuk kelembagaan UPK. Selain itu UU No 6/2014 tentang Desa, Pasal 91 dan 92 memberikan kepada Desa untuk:

  1. Membuat Kerjasama Antar Desa, dalam upaya pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa.
  2. Dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDesa yang merupakan milik 2 (Dua) Desa atau lebih.

Kajian ini berdasar pada alasan bahwa sejak SKB yang diterbitkan tahun 2009 sampai dengan masa akhir program tidak ada kejelasan bentuk kelembagaan UPK sebagai pengelola dana SP/UEP. Telah diundangkannya UU No 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan UU No 6/2014 tentang desa merupakan peluang adanya pengembangan usaha dan exit strategi.

Diundangkannya Permendes No 4/2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menjadikan terbukanya peluang Pelestarian asset keuangan yang dikelola UPK, PNPM MPd perlu segera diatur sebelum dana tersebut berkurang atau bahkan hilang.

Penjelasan tersebut dipertegas dalam pasal berikut;

Pasal 5

(1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

  1. Koperasi; atau
  2. Perseroan Terbatas.

(2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

(3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:

  1. warga negara Indonesia; dan/atau
  2. koperasi.

(4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Kedua

Kepemilikan

Pasal 8

LKM hanya dapat dimiliki oleh:

  1. warga negara Indonesia;
  2. badan usaha milik desa/kelurahan;
  3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
  4. koperasi.

Adapun BUMDesa dengan segala pengertian sebagaiamana Undang-undang dimaksud, bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDesa dalam perundangan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis :

  1. Bumdes
  2. Bumdes Antar Desa
  3. Bumdes Bersama

Memperhatikan contoh praktis, studi kasus di Kabupaten Purbalingga kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bahwa progres transformasi di Kabupaten Purbalingga menggembirakan, dalam kurun waktu sembilan bulan di awal tahun 2015 terjadi pembahasan dan pengkajian mendalam hingga beberapa poin penting yang mungkin dapat dijadikan acuan pelestarian DAPM dan pelestarian ruh PNPM mengemuka sebagai berikut;

  1. Sosialisasi perubahan/ transformasi UPK kepada para pelaku PNPM MPd
  2. Melakukan diskusi dan kajian tentang proses dan langkah pembentukan BUMDes Bersama;
  3. Diskusi tentang cara pembagian/ pencatatan asset masing-masing pemerintahan desa.
  4. MAD Pembentukan BUMDes Bersama;
  5. Penyusunan AD/ ART BUMDes Bersama;
  6. Pembentukan Unit Usaha BUMDes Bersama yang berbadan hukum yang mengelola asset eks. UPK (PT. LKM atau Koperasi LKM)

Meskipun demikian tidak semudah dalam memberlakukan pengurusan dan proses pendirian Bumdesa Bersama, adapun titik rawan proses tersebut cukup memakan waktu yang tidak singkat melalui komunikasi dan diskusi antar kelembagaan UPK ditingkat Kecamatan bahkan Kabupaten. Titik rawan dalam transformasi yang perlu diperhatikan adalah ;

  1. Proses pembagian kepemilikan saham masing-masing desa merupakan titik rawan dalam pembagian saham, terdapat beberapa opsi pembagian saham, antara lain :
  • Mendasari SPC BLM PNPM MPd yang diterima oleh desa baik Fisik maupaun dana SPP;
  • Mendasari SPC SPP yang diterima masing-masing desa;
  • Mendasari SPC SPP dan SPP Perguliran masing-masing desa; dan atau;
  • Opsi lain yang masing dibahas dimasing-masing kelembagaan BKAD dan UPK
  1. Pengisian personel Pengelola BUMDesa Bersama.

Titik kritis terakhir adalah adanya kendala dalam proses transformasi UPK 6 (enam) hal berikut;

  • Tidak adanya petunjuk yang jelas paska pengakhiran PNPM MPd.
  • Ketidakjelasan status kepemilikan DAPM
  • Tidak semua pengurus UPK siap untuk berubah menjadi BUMDesa Bersama
  • Ketakutan pengurus BKAD akan kehilangan peran.
  • Kepala Desa menuntut asset DAPM dibagi dalam bentuk Cash/Tunai
  • Kunci agar proses transformasi bisa berjalan lancar dapat dicapai dengan prinsip bahwa pengurusan dan tata kelola serta managemen resiko tetap dilaksankan dengan menutamakan kepentingan Masyarakat diatas Kepentingan Pribadi.

Berangkat dari upaya tersebut dalam akhir tahun 2015 berhasil melaksanakan transformasi sebanyak 15 UPK Kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dari studi kasus tersebut Kabupaten Purbalingga sering kali menjadi acuan UPK DAPM  di lain wilayah yang belajar dan memperbandingkan upaya tersebut hingga menjangkau seluruh wilayah Jawa Timur, dalam Workshop dan Peningkatan kapasitas UPK di Madiun pertengahan 2016.

 

  • Autokritik Asset DAPM dalam Kerangka Dasar Alternatif Pilihan Badan Hukum Pengakhiran PNPM MPd. terhadapUU No.1 Tahun 2013

Sebagaimana literasi tentang “BUM Desa dan Koperasi” oleh Dr. Sutoro Eko Yunanto, disampaikan bahwa, “Perdebatan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terus mengemuka. Badan hukum dan penyertaaan modal ke dalam BUM Desa menjadi isu utama perdebatan. Para pegiat koperasi melontarkan kritik bahwa Perseroan tidak tepat menjadi badan hukum bagi BUM Desa sebab badan ini bersifat padat modal, mengarah pada privatisasi dan tidak berpihak pada masyarakat desa. Sebaliknya mereka merekomendasikan bahwa koperasi merupakan satu-satunya badan hukum yang tepat bagi BUM Desa sebab koperasi mempunyai sandaran konstitusional yang kokoh dan secara sosiologis lebih mencerminkan semangat gotong royong.”[2]

Selanjutnya diuraikan bahwa terdapat hal yang kontradiktif dan dilematis sebagai berikut, “Perdebatan itu muncul karena UU No. 6/2014 tentang Desa mengalami kesulitan dan tidak tuntas mengatur BUM Desa. Pada waktu sidang RUU Desa, pemerintah dan DPR menyadari bahwa BUM Desa merupakan institusi bercirikan desa yang berbeda dengan Perseroan atau koperasi. Karena itu ada usulan bahwa BUM Desa merupakan usaha berbadan hukum tersendiri yang setara dengan koperasi dan Perseroan. Tetapi usulan ini kandas karena hukum bisnis hanya mengenal badan hukum Perseroan dan koperasi. Akhirnya pemerintah dan DPR mengambil kesepakatan tentang definisi BUM Desa yang mereplikasi definisi BUMN, dan menegaskan dalam Pasal 87 ayat (3): “BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

 

  • Antithesa atas Persamaan dan Perbedaan Transformasi DAPM Eks PNPM menuju PT LKM dan atau Koperasi

Dalam surat edaran menko kesra terkait tiga pilihan badan hukum yaitu Perseroan, Koperasi, dan Perkumpulan Berbadan hukum merupakan pilihan terbuka atas pengakhiran PNPM di tahun 2014. Hingga kini asset phase out PNPM / dana Hibah / Bansos BLM yang bernama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Purbalingga, rata rata sudah berkembang pesat 3 sampai 4 kali asset BLM yang ada. Sehingga harapannya ada semacam pengakuan bahwa pada saat ini pun BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan dan penjelasan UU. 6/2014 Pasal 87 ayat (3) Paragraf akhir dinyatakan; “Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.  Meskipun kebanyakan pelaku eks PNPM dan masyarakat baru tahu bahwa “di balik itu ada kehendak kuat bahwa BUM Desa dapat berjalan melayani kebutuhan masyarakat desa tanpa harus berbadan hukum, dan di kemudian hari baru dikembangkan menjadi badan hukum.” Logikanya pilihan lain terbuka ketika Koperasi itu juga merupakan sebuah pilihan, maka Perseroan juga satu sisi alternative lainnya.

Autokritik bahwa Perseroan tidak tepat sinergi bersama dan menjadi badan hukum bagi BUM Desa disebabkan bentuk ini dinilai bersifat padat modal, mengarah pada privatisasi dan tidak berpihak pada masyarakat desa. Jawaban singkat atas jawaban sementara, bahwa mengapa Perseroan sebagai alternative pilihan tepat adalah;

Pertama; Pemerintah Desa dan Desa dengan segala pengertian berhak sbagai representasi kepemilikan bansos yaitu Masyarakat Miskin dan Perempuan se wilayah kecamatan dengan segala pengertian bahwa transformasi dan lahirnya eks PNPM ini merupakan bagian dari sejarah program pemberdayaan Bangsa Indonesia. Meskipun perbincangan transformasi atas kepemilikan tersebut sangat debatable dan tak berujung jawab yang pasti. Dapat diselesaikan jika pembicaraannya tanpa prasangka, motifasi negative, tanpa mengedepankan ego pribadi masing – masing dan tetap dalam koridor amanah DAPM yaitu penyelamatan asset (tangible & intangible / 5M/6M – Man, Money, Method, Material, Machine), pengembangan dan pelestarian model pemberdayaan sebagaimana Ruh PPK / PNPM MPd, sebagai antithesa dan bentuk pencarian alternative Badan Hukum yang tepat serta mendalam agar tidak sesat secara yuridis.

Kedua; Dana Amanah Eks PNPM / PPK – DAPM dengan tiga aspeknya ada beberapa solusi alternative penyelamatannya dan tetap dipelihara dan tawaran atas solusi di Purbalingga, masuk dalam sitem Perseroan, yang terpilih atas semacam “ijtihad sementara” jika benar dapat dua dan jika salah maka dapat satu point. Telah jelas bahwa open menu exit strategi tidak ada penyelesaian, kepastian dan kejelasan pilihannya, hanya melahirkan kebingungan di tingkat bawah, sebuah fakta dilapangan memang demikian adanya.

Selanjutnya Koperasi bukan pilihan yang “keren” bagi beberapa alasan dan kemungkinan satu atau dua puluh tahun yang akan datang muncul juga peluang privatisasi dan ternyata sepanjang sejarah di masa lampau koperasi tidak sepesat perkembangannya dengan BUMN yang dikelola melalui badan hukum Perseroan. Mengapa pula bukan PBH, secara singkat memang relevan karena bentuk ini merupakan perkumpulan yang semata mata dibentuk bukan untuk keuntungan namun secara operasional sangat tidak ada koherensi yang sinergis dengan aturan LKM atau UU 1/2013, dan POJK yang menyatakan bahwa bentuk badan hukum lembaga keungan mikro hanya ada dua pilihan yaitu Perseroan atau jika tidak maka Koperasi. Meskipun secara yuridis PBH bisa menjadi penyelamat, dan terdapat peluang untuk bersinergi tanpa harus peleburan dengan badan hokum dengan political will pemerintah pusat.

Ketiga; Meskipun dari masalah kepemilikan asset eks UPK terhadap pilihan Perseroan seolah dipaksakan / direkayasa serta beresiko tinggi dengan pembagian bagi hasil berupa dana sosial setelah surplus bersih – setelah tutup buku – melalui mekanisme pembagian Deviden yang dimasukkan sebagai PAD dalam RABBDes. Bagi sebagian kalangan dianggap sangat distortif, sesat secara yuridis, dan bisa mengarah pada privatisasi serta beresiko terhadap aturan KPK, singkatnya pilihan Perseroan merupakan sebuah dosa besar, karena memang kepemilikan menjadi Perseroan sangat rentan karena sifatnya yang padat modal. Namun setidaknya ada kesamaan asas terkait 3 hal; terutama mekanisme Pembagian deviden sejalan dengan mekanisme pembagian alokasi surplus UPK ;

  1. Pertama; Mekanisme Eks UPK dalam MAD – Perseroan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS merupakan rapat dari seluruh pemegang saham PT. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap tahun sekali atau selambat-lambatnya 6 bulan setelah lampaunya tahun buku. Selain itu dapat juga diadakan sesuai permintaan dewan komisaris atau pemegang saham. Dewan Komisaris/Komisaris. Apabila terdiri dari beberapa orang maka disebut Dewan Komisaris, apabila terdiri dari satu orang disebut komisaris. Dewan Komisaris/Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasehat dalam struktur organisasi BUMDesa Bersama dari direksi. Direksi/Pengurus. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, an bertugas untuk menjalan operasional perusahaan. Direksi/pengurus mewakili perusahaan dalam pertanggungjawaban kepada pihak luar. Dalam hal ini dengan sudut pandang dalam DAPM adalah MAD (Musyawarah Antar Desa).
  2. Kedua; ternyata bentuk dan konsep Perseroan  sama, sejalan atau identik dengan Eks UPK DAPM, dimana syarat dikeluarkan dan mekanisme pembagian surplus, yaitu antara Dana Sosial Absolut dialihkan ke CSR dan Deviden dalam Perseroan ada korelasi yang positif. Perseroan Dapat dibagikan untuk pemberdayaan ditingkat Desa, bersama SOP tersendiri, jika saldo laba ditahan adalah positif Sebagai contoh: ƒ PT ABC tahun 200A mengalami kerugian Rp. 200 juta Saldo laba ditahan ± Rp. 50 juta Dengan demikian, deviden ahun 200A tidak boleh dibagikan, hal ini disebabkan saldo laba ditahan adalah – Rp. 150 juta ƒ PT ABC tahun 200B laba Rp. 75 juta  Pada tahun ini, deviden juga tetap tidak boleh dibagikan, karena saldo laba ditahan masih negatif sebesar Rp. 75 juta.
  3. Ketiga ; Tersedianya uang kas dalam perusahaan dan persyaratan rasio sebagai aturan UPK Eks DAPM juga dapat disinergikan. Tersedianya uang kas dalam perusahaan Saldo laba ditahan yang besar belum tentu mencerminkan tersedianya uang kas dalam jumlah yang sama. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan penanaman laba ditahan dalam perusahaan dilakukan dalam bentuk aktiva, memperbesar saham bukan dalam kas.

Bahasa yang kami pakai untuk menggambarkan transformasi sebagian Dana Sosial menjadi  Deviden adalah bukan pemaksaan aturan atau penyesuaian apalagi dalam artian dikembalikan kepada pemberi Bansos, tetapi lebih sekedar bagian dari Transformasi agar peluang Eks PNPM ber – Badan Hukum dalam bentuk Perseroan atau Koperasi tetap terbuka. Dengan dasar pemikiran dan pengertian bahwa kepemilikan Bansos adalah tetap milik Masyarakat dan sangat berbeda sebagaimana konsep di Kedungbanteng dengan konsep Korporasi Bumdes Antar Desa atau BUMADes dengan ini Alas Hak tetap kepemilikan masyarakat miskin yang sah secara hukum melalui mekanisme “pencatatan modal” dalam Perseroan dibentuk unit BUMDesa Bersama; sebagaimana Surat Plt. Dirjen PPMD Kemendes Nomor : 022/SD/Dep.I-PDT/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 perihal pendampingan desa, yang telah dicabut dengan SURAT KEMENDES Nomor : 134/DPPMD/VII/2015

Penjelasan singkat dimaksud, bahwa dalam UU No. 6/2014 tentang Desa yang dimaksud dengan: Desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lain yang dipersamakan dengan Desa (Kelurahan), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya subjek hukum Kepemilikan Bansos, Masyarakat Miskin dan Perempuan melalui Pemerintah Desa ada pada Kepala Desa atau Lurah, bukannya BUM Desa – BUM Desa yang menjadi subjek hukum sebagai wakil kepemilikan saham, dikarenakan fakta di lapangan kebanyakan Bum Desa belum Berbadan hukum dan fakta kebanyakan perkembangan BUM Desa, hingga kini ternyata belum layak menjadi subjek hukum, hal ini akan diuraikan dalam pandangan ke empat dan ke lima.

Keempat; terkait Alas Hak yang harus dilakukan melalui mekanisme Levering atau Penyerahan dilaksanakan melaui mekanisme Musyawarah Desa – dengan Berita Acara yang berisi kesepakatan pilihan Badan Hukum, deseminasi dan penjelasan tentang kepemilikan serta alasan mengapa pencatatan penyertaan modal menjadi hak masing – masing desa dengan kesepakatan metode perhitunganya, subjek hukum Pemdes sebagai keterwakilan Masyarakat Miskin, kesepakatan pembentukan dan amanah serta rencana kerja tindak lanjut Tim Perumus dan Pembadanhukuman yang diperlukan untuk bekerja secara seksama – yang dilanjutkan ke forum Musyawarah antar Desa, kepela desa berkewajiban membentuk Perdes dasar Kerjasama Antar Desa (KAD) – dengan kesepakatan atas dasar Perdes masing – masing desa maka dibentuklah Permakades bagian dari pengambilan keputusan tertinggi forum MAD – sebagaimana mekanisme Perseroan setara dengan RUPS.

Kelima ; Koeksistensi / Pembeda UPK DAPM dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) dg organisasi perseroan terbatas. Dari sebagian struktur organisasi tersebut, maka organisasi perseoran adalah sebagai berikut:

  1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ó Kerjasama Antar Desa / MAD.
  2. Dewan Komisaris/Komisaris  ó BKAD, BP – UPK dengan Pemerintah Desa sebagai subjek hukum Representasi Masyarakat Miskin.
  3. Dewan Direksi/Direksi  ó UPK, TV dan Karyawan / Staff.

Meskipun mekanisme terkait pendirian, serta mekanisme usaha selanjutnya dijalankan dengan tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku yang setidaknya adalah UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas – sebelumnya ada kaitannya dengan lex specialis dan lex generalis – serta perundangan terkait dengan UU 6/2014 tentang Desa, PP 43/2014, PP 47/2015, Permendes 4/2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa, UU 1/2013 tentang LKM, UU 20/2008 dan POJK 13/2014. Artinya bahwa bentuk Perseroan selain menjadi pilihan  Badan Hukum cerdas juga sejalan sinergi dengan Peraturan OJK tentang LKM.

Ending dan Kesimpulan sementara bahwa Hak atas BLM yang semula merupakan dana pemberdayaannya bukan dimaksudkan dikembalikan ke pemberi bantuan atau diminta kembali oleh Pemerintah sebagaimana PMK tentang Bantuan Pemerintah / DDUB, namun seluas-luasnya dimanfaatkan, dikelola dengan professional dan atau dikembangkan semampunya sesuai perubahan zaman, dengan tetap berpihak dan kembali kepada masyarakat miskin dalam bentuk deviden yang penggunaannya sekali lagi tetap memalui mekanisme turunan AD/ART serta SOP,  bahkan PTO dan seluruh asas serta prinsip pemberdayaan PNPM dan atau Visi dan Misi TKPK RI yaitu untuk Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan tetap memberi kail dan ikan sekaligus kepada Masyarakat.

  • Koeksistensi mengarah Privatisasi? Mengapa Perseroan yang Padat Modal dengan BUMDesa Bersama adalah “Model” Alternatif selain koperasi?

Mengutip analisa cara pandang sutoro eko Dr., Hakekat BUM Desa berbeda dengan hakekat koperasi sehingga BUM Desa tidak bisa berbadan hukum koperasi. Titik awal permasalahan sinergitas antara dualisme BUM Desa (dibentuk dengan perbuatan hukum publik, yakni melalui Peraturan Desa yang disepakati dalam musyawarah desa) – dengan Perseroan yang merupakan institusi hukum public. Pengertian Perseroan yaitu institusi hukum public yakni dibentuk oleh kumpulan modal, yang semuanya berkedudukan berdasarkan andil saham / modal. Terjawab kembali dari sejarah lahirnya UPK DAPM Eks PNPM adalah perpaduan dualisme system (doublecoinside) profesionalitas industry keuangan satu sisi pemberdayaan dalam satu ruh DAPM.

Ciri khas Peseroan ada 6 hal yang mencerminkan sisi persamaan dan perbedaan profesionalitas industry keuangan dengan DAPM;

  1. DEFINISI  Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas sahm-saham.  PT dapat digolongkan ke dalam PT Tertutup dan PT. Terbuka. PT. Tertutup adalah PT yang modal sahamnya terbatas hanya dimiliki oleh beebrapa orang atau badan saja. PT. Terbuka  adalah PT yang modal sahamnya sudah dimiliki oleh masyarakat luas.
  2. Pemilikan.  Pemilikan dalam PT ditentukan oleh saham yang dimiliki dalam PT tersebut.
  3. Tanggung Jawab Pemilik.  Tanggung Jawab pemilik dalam PT terbatas hanya sampai sejumlah modal yang disetorkan.
  4. Badan Hukum. Status PT adalah badan hukum tersendiri, yang dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum.
  5. Pendirian.  PT didirikan dengan akte notaris yang dibuat di muka notaris dan selanjutnya dikirimkan kepada Menteri Kehakiman untuk dimintakan legalitas. Meskipun pengesahan dari Menteri Kehakiman belum diperoleh, namun sebuah PT sudah dapat beroperasi melakukan kegiatannya.  DAPM yang bertransformasi menjadi PT LKM kebanyakan dalam posisi ini, masih bersaha mencari legalitas.
  6. Akte Pendirian PT. Akte pendirian memuat anggaran dasar Perseroan yang memuat tentang maksud, tujuan serta jangka waktu pendirian  PT, jumlah modal dasar, jumlah lembar saham dan nilai nominalnya. Selain itu akte pendirian juga memuat tentang wewenang dan tanggung jawab pengurus (termasuk komisaris), perhitungan tahunan, rapat umum pemegang saham, pembagian keuantungan, perubahan anggaran dasar dan pembubaran PT.
  7. MODAL SAHAM  Modal Perseroan disebut juga modal saham atau modal sero. Dalam pembukuan akuntansi sering disebut sebagai modal dasar. Besaran jumlah modal dasar ini adalah jumlah modal yang disebut dalam akte pendirian dan merupakan jumlah maksimum sampai mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.
  8. JENIS SAHAM Jenis saham terdiri dari atas nama atau atas unjuk. Saham-saham yang telah ditempatkan tetapi belum disetor penuh harus dituliskan atas nama. Saham atas unjuk tidak perlu dicantumkan nama pemiliknya, siapapun pemegang saham atas unjuk adalah pemilik dari saham tersebut. Selain atas nama dan atas unjuk, saham juga dapat dibagi menjadi saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock). Secara skematis, jenis-jenis saham digambarkan sebagai berikut.
    1. SAHAM BIASA  Saham Biasa adalah saham yang tidak mempunyai hak lebih atas sahamsaham yang lainnya.
    2. SAHAM PREFEREN  Saham Preferen adalah saham yang mempunyai kelebihan dalam hal hak utama atau prioritas tentnag pembagian keuntungan (deviden) atau hak-hak lain.
  1. Saham Preferen Kumulatif adalah saham preferen yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan dalam hal akumulasi pembagian deviden, dalam arti, apabila pada tahun 200A tidak mendapat deviden, maka akumulasi dapat dilakukan pada tahun 200B dengan catatan jumlah dana untuk deviden yang dibagikan mencukupi.
  2. Saham Preferen Non-Kumulatif adalah saham preferen yang tidak mempunyai kelebihan seperti halnya saham preferen kumulatif. Dengan demikian, apabila pada tahun 200A tidak mendapatkan deviden, maka tidak dapat dilakukan akumulasi pada tahun berikutnya.

Kedua, seperti halnya BUMN, modal BUM Desa berangkat dari kekayaan desa yang dipisahkan. Keharusan bersinergi menjadi Perseroan yang bertransformasi bersama rumah baru yaitu BUMDesa Bersama berbeda dengan BUM Desa Antar Desa ada beberapa alasan berikut;

  1. BUMDesa Bersama didirikan oleh subjek hokum Kepala Desa Ex – Officio sedangkan Bumdesa Antar Desa adalah didirikan oleh lebih dari 2 BUM Desa.
  2. PT LKM bersama BUM Desa bisa membuka penyertaan modal dari pihak lain dalam hal ini dana penyertaan Desa dari sumber selain eks PNPM. Seperti menerima dan melaksanakan surat edaran Gubernur Jateng No.411.2/ 8233 dan dasar Surat Edaran No.412.2/0002879 tentang Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2016 dan Perencanaan Dana Desa Tahun 2017
  3. BUM Desa merupakan campuran antara pelayanan umum dan kegiatan usaha ekonomi; merupakan pengembngan institusi dan gerakan ekonomi rakyat.
  4. BUM Desa dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan mendayagunakan sumberdaya ekonomi lokal. Perseroan dibentuk untuk mengembangkan kekuatan dan memajukan kesejahteraan masyarakat luas dan terbuka sesuai dengan jenis perseroan yang terpilih. Alasan berikut menjadikan Perseroan dapat berperan sebagai channeling dan executing program pemberdayaan pemerintah kembali.
  5. BUM Desa dan Perseroan, yang memiliki kerentanan serupa sebagaimana pandangan Dr. Eko. Perampasan elite (elite capture) bisa terjadi dalam BUM Desa dan koperasi yang membuat kebangkrutan. Tidak jarang para penumpang gelap (free rider) yang hadir memanipulasi BUM Desa dan Perseroan serta juga koperasi, sehingga banyak BUM Desa dan koperasi abal-abal, yang tidak mencerminkan spirit kegotongroyongan dan kerakyatan. Juga sudah banyak BUM Desa dan koperasi yang mati karena dimobilisasi dan dipangku oleh pemerintah. Hal seperti itu tidak akan terjadi di dalam Perseroan jika Pemegang Saham Pengendali (PSP) beralih kepemilikan secara pribadi terhadap asset eks PNPM, karena solusinya dalam Perseroan terdapat berbagai jenis kepemilikan Saham.
  6. Jenis jenis kepemilikan saham bisa menjembatani sanksi local di DAPM. Sebagai contoh sanksi local adalah semangat dan rasa memiliki Perseroan adalah dengan menahan Deviden jika terdapat misalnya Kolektibilitas V, dan dapat dicairkan jika syarat dan ketentuan yang diputuskan dalam MAD / RUPS terpenuhi, maka jenis saham Preferen Komulatif lah yang terpilih menjadi jenis saham dalam konteks tersebut.

Ketiga; Baru sedikit BUM Desa yang berhasil, dan lebih banyak BUM Desa hanya papan nama. Perseroan  mempunyai landasan konstitusi yang kuat serta sesuai dengan model pemberdayaan yang professional serta tepat, tanpa merubah pilihan Badan hukum lainnya, bahkan Perseroan jauh lebih tua daripada BUM Desa dan eksistensi perseroan pantas disandingkan.

Koperasi sekali lagi kurang ‘keren’ dengan perkembangan jaman kekinian, bahkan meskipun di beberapa tempat terdapat koperasi, namun mengapa bentuk Perseroanlah yang banyak menjadi besar dan berkembang. Menurut literasi selanjutnya disampaikan bukti bahwa “Tetapi mengapa petani dan nelayan dari dulu sampai sekarang tetap tidak berdaya? Apakah mereka tidak bergabung menjadi anggota koperasi? Apakah sebagian besar koperasi petani dan nelayan sudah mati seperti halnya KUD? Atau apakah koperasi tidak mampu menolong petani dan nelayan? Menurut penjelasan Dr. Eko selanjutnya, bahwa ; Arief Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, pernah melansir data bahwa sekitar 92% nelayan tidak bergabung menjadi anggota koperasi. Saya sungguh terkejut dan tercengang dengan data ini, dan saya mengajukan pertanyaan:  mengapa nelayan tidak menjadi anggota koperasi? Baik teori ekonomi moral petani James Scott (1976) maupun fakta lapangan menunjukkan bahwa petani dan nelayan selalu membutuhkan tetapi terjerat oleh patron mereka, yakni tengkulak atau tauke. Para juragan ini tampak budiman tapi menjerat dan memperdaya petani dan nelayan.

Menurut beliau sama dengan pemikiran saya, namun fakta itu tidak lain hanya memberi pelajaran bahwa masalah badan hukum memang sangat penting, tetapi masalah ekonomi politik jauh lebih penting, namun tidak hanya sampai disini karena Perseroan juga perlu dikaji sebagai solusi alternative penyelamatan dan pengembangan DAPM dilain sisi. Dengan kalimat lain bahwa, BUM Desa dan Perseroan juga bisa menjawab tantangan dalam menolong dan memberdayakan orang desa (petani, nelayan, peternak dan sebagainya), dan memberdayakan masyarakat dengan lebih profesional. Karena itu koeksistensi, sinergi dan kolaborasi keduanya dalam cara pandang berbeda – tentang keberpihakan terhadap masyarakat miskin dalam bentuk perseroan – kami ulas selanjutnya.

 

  • Koeksistensi Keberpihakan Masyarakat Miskin dan Sinergi melalui BUM Desa – Perseroan / PT LKM DAPM.

Meski berbeda, wilayah cakupan antara BUM Desa dan Perseroan sebagai wadah DAPM, merupakan dua entitas yang bisa saling mengisi dan melengkapi, sekaligus bisa membangun sinergi dan kolaborasi di ranah desa dan wilayah kecamatan. Ada tiga model sinergi dan kolaborasi.

Pertama, BUM Desa dan koperasi, Perseroan Eks. DAPM berbagi modal dan hasil Deviden dari Surplus Bersih. Saham dapat dihitung dengan beberapa model, setidaknya ada lima model, yaitu pertama murni dari penghitungan SPC dengan perguliran menjadi PSP karyawan UPK dan atau BKAD, Kedua menggunakan SPC dan Perguliran hingga akhir tahun penghitungan, Ketiga SPC, perguliran dengan pengurang yaitu kolektibilitas maupun tunggakan, empat SPC, perguliran dan Jasa yang berkembang di masing masing desa dengan pengurang kolektibilitas/tunggakan. Kelima, Penyeimbang Modal BUM Desa dapat dibagi menjadi: setidaknya dua pemilik yaitu 60% dari pemerintah desa, 40% lainnya dari unsur-unsur masyarakat setempat (atau bisa 20% koperasi dan / atau Bumdesa di Desa dan Koperasi SPP/UEP, dan 20% Karyawan / Kelembagaan DAPM), bisa karyawan UPK – dan atau BKAD eks PNPM – yang menjadi Penasehat maupun Pengawas. Dengan catatan bahwa untuk porsi 40% ini juga dalam Model ini mencerminkan sebuah sinergitas Perseroan dengan BUM Desa dengan memproteksi dan keterlibatan pemodal besar dari luar meskipun dengan penyertaan sebesar 0,00001% hanya sebagai syarat pendirian Perseroan. Dengan model ini, BUM Desa tidak menghadapi masalah badan hukum, karena taat aturan Perseroan UU.40/2007. Konsekuensi logisnya adalah kalau menjadi Perseroan BUM Desa harus bersinergi dan bersanding mengikuti rezim Perseroan juga, semata mata agar terbuka pada Amanah Pengembangan DAPM, yang lebih profesional dibawah korporasi Bumdesa Bersama (baca-merger).

Kedua, koperasi desa menjadi unit BUM Desa. Desa bisa mendirikan BUM Desa tetapi tetap dapat membangun koperasi desa, bahkan bersinergi dengan BUM Desa di Desa dan kelompok swadaya masyarakat (SPP/UEP). Pemerintah desa mengorganisir seluruh warga desa secara sukarela membentuk koperasi. Ini bukan koperasi milik desa, melainkan milik warga desa yang semuanya berdiri setara sebagai anggota. Koperasi desa ini berbadan hukum, yang bisa menjalankan usaha ekonomi desa secara leluasa, jelas dan legal dan tetap bisa hidup berdampingan dengan BUM Desa di Desa. Pemerintah desa dapat memberikan hibah dan penyertaaan modal kepada BUM Desa, sehingga memperoleh pendapatan asli desa. Namun desa tidak dapat memisahkan kekayaan desa kepada koperasi desa, kecuali dengan skema kerjasama pemanfataan. Selain itu, juga tidak masuk akal kalau koperasi desa membangun dan mengelola air bersih dan listrik desa untuk melayani semua warga masyarakat desa yang bukan anggota. Hal ini tetap sejalan dengan Nawacita Pemerintah dan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari pinggiran namun tetap sejalan dengan Visi serta Misi TKPK RI (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia – mungkin sekarang TNP2K), yaitu tetap berpihak pada masyarakat miskin diperdesaan.

Ketiga, BUMDesa Bersama, BUM Desa dan koperasi desa, serta usaha lain yang sah, berjalan bersama dan berbagi tugas dan berkolaborasi secara Foundations bekerja secara bersama secara Partnership bersama dengan Perseroan Eks. DAPM, sebagai unit Bumdesa Bersama. BUM Desa, tanpa harus berbadan hukum, dapat memanfaatkan aset desa dan sumberdaya milik bersama (seperti air, embung, tenaga surya, telaga, sungai) untuk melayani kebutuhan masyarakat dan pengembangan desa wisata. Koperasi desa tetap didirikan sebagai partner atau pengembangan Kelompok Executing maupun tetap sebagai Chaneling sementara PT LKM BUMDesa Bersama di tingkat Kecamatan merupakan sebagai hasil pelestarian dan pengamanan asset DAPM dapat tetap bersinergi dengan, BUM Desa. Koperasi desa (UU. 25/1992) tetap dapat dibentuk seperti model kedua, yang menjalankan usaha dan gerakan ekonomi kreatif, professional – kekinian, tetap kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat tanpa harus menghadapi kesulitan badan hukum dan tidak harus bersinergi dengan Bumdesa Bersama. Sementara Saham Perseroan Eks. DAPM dapat dikembangkan seperti pilihan pertama.

Model ketiga itulah yang lebih relevan serta terpilih menjadi jalan tengah perdebatan antara BUM Desa, Koperasi, Perkumpulan Berbadanhukum dan Perseroan, juga merajut koeksistensi, sinergi dan kolaborasi keempat institusi ini. Kolaborasi BUM Desa dan Perseroan dapat menjadi exit strategi DAPM sementara koperasi desa tetap dapat memberikan pelayanan dasar, sekaligus dapat mengonsolidasi kekuatan lokal dan menolong  orang desa (petani, nelayan, peternak, dan lain-lain).D4p[i]

 

  • Koeksistensi Bumdesa Bersama dan Resolusi PBH sebagai salah satu pilihan Badan Hukum

Mengapa pilihan PBH merupakan alternatif sebagian besar DAPM?

Menurut analisa Purnomo Dwi, bahwa dalam pandangan ideologis kritisnya (Discourse Historycal approach) dinyatakan bahwa rumpun DAPM merupakan, Hak Kepemilikan Bezit melekat pada Subyek Hukum , sehingga UPK / BKAD / Perwakilan MAD / Camat / TA / PD / DPMPD / Bupati / yang lainnya , akan melanggar UU apabila memindahkan hak kepemilikan tersebut tanpa adanya Levering dari Pemilik Hak. ; dan hal itu tentu akan berpotensi timbulnya gugatan hukum dari pemilik hak apabila dilanggar.

Sementara itu, ketika pasca program mau tidak mau aset (dana, kelembagaan, system) hasil kegiatan program harus dilindungi PerUU atau punya legalitas dalam bentuk badan hukum , tentu saja badan hukum yang sesuai dengan kelembagaan yang diaturnya, sehingga secara yuridis telah terjadi perpindahan hak tanpa adanya Lavering.
Perwakilan MAD memindahkan hak kepemilikan dengan keputusan aset UEP/SPP dijadikan modal / saham pendiri dan penyertaan atau menjadikan aset Desa , tanpa mempertimbangkan implikasi yuridisnya.

Selain itu kebanyakan Pemda mengambil opsi untuk “ Menunggu “ regulasi / surat dari Pemerintah Pusat ; padahal program sudah diakhiri sejak 2015 . Opsi agar menunggu tersebut adalah opsi yang paling aman , yang timbul karena ketidak sesuaian peraturan yang telah terbit. Tapi perlu diketahui opsi agar “ Menunggu “ tersebut justru menimbulkan semakin dalamnya ketidak pastian sehingga tidak menherankan apabila yang selama ini telah terbangun menjadi rusak atau bahkan musnah karena ketiadaan aturan , tidak adanya AD/ART sebagai regulasi local yang mengikat & memaksa.

Bentuk Resolusi mengapa PBH merupakan alternatif terpilih?

  1. Untuk pelestarian hasil kegiatan PPK &/ PNPM MPd lebih tepat tidak diterbitkan regulasi , karena ketiadaan dasar hukum yang dipakai,
  2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri &/ Kementerian Desa, PDTT mengeluarkan surat ke Gubernur dan Bupati yang menegaskan bahwa :
    • Aset BLM/ Bansos PPK dan/atau PNPM MPd merupakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat milik masyarakat , yang wajib dilestarikan & dikembangkan dengan pengelolaan yang selama ini telah berjalan baik;
    • Sebagai perlindungan hukum maka kelembagaan UPK / Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah “ Perkumpulan “ berbadan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ( UU No 23 Tahun 2014 ) ;
    • BKAD bentukan PNPM MPd diganti istilah dengan sebutan lain , agar tidak rancu dengan UU Desa;
    • Menghentikan intervensi / cara – cara yang memaksa kelembagaan bentukan PPK dan/atau PNPM MPd bertransformasi sesuai UUDesa , yang dilakukan Tenaga Ahli Desa / Pendamping Desa.
  3. Sinergikan Perkumpulan Berbadan Hukum hasil PPK &/PNPM MPd dengan program-program pemerintah lainnya dalam bentuk kerjasama untuk penanggulangan kemiskinan.

Menurut, hemat penulis adalah menjadikan PBH sebagai lembaga Independent Unit Bumdesa Bersama yang terpisah aset dan tata kelolanya, merupakan bukan kesesatan yuridis secara nyata. Sebab menurut UU No. 6 tahun 2014 pula disebutkan bahwa Bumdesa Bersama juga dapat memiliki korporasi Kegiatan yang Berbadan Hukum maupun Non Badan Hukum, meskipun diperlukan aturan tersendiri dengan Merger merupakan solusi ekonomi alternatif.

 

  • SINERGITAS PPK &/ PNPM MPd DENGAN UU DESA

Seperti kita ketahui bersama bahwa dana PPK &/ PNPM MPd itu adalah :
• Dana program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pola pemberdayaan masyarakat yang berbasis Kecamatan = “ Desa + Kelurahan “ ( UU Nomor 32 Tahun 2004)
• Berupa Bantuan Langsung Masyarakat (Permenkeu Nomor 148/PMK.07/2009).
• Sumber dana berasal dari Urusan Bersama (Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2009) .
• Disalurkan melalui Belanja Anggaran Bantuan Sosial (Peraturan Presiden Nomor 15 Thn 2010 & Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2009)
• Tidak untuk dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial dan tidak untuk diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial (Permenkeu Nomor 81/PMK.05/2012).

Sementara itu konsep Panduan Pengakhiran PNPM MPd menggunakan Pasal 87 – 92 UU Desa yang mengatur tentang BUMDes serta Kerjasama Antar Desa , sehingga menimbulkan implikasi yuridis adalah beralihnya hak kepemilikan dari masyarakat penerima Bansos/BLM ke Desa serta lepas / tidak bisa dipertanggung-jawabkannya aset masyarakat “ Kelurahan “ ; sedangkan implikasi sosialnya adalah timbul persepsi bahwa dana yang dikelola UPK adalah dana milik desa sehingga menekan agar dibagikan ke desa , ada juga oknum / sekelompok oknum yang seharusnya melindungi tapi malah merasa memiliki/menguasai , tidak sedikit kelompok UEP/SPP yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya lagi , ada pula pembekuan kegiatan SPP padahal dana itu dibutuhkan oleh masyarakat khususnya RTM.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , agar aset ( dana, kelembagaan, system ) PPK &/ PNPM MPd dapat lestari serta dapat bersinergi dengan UU Desa , maka sebaiknya Pasal yang digunakan adalah Pasal 83 – 86 UU Desa yang mengatur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaaan. UPK DAPM dapat bersinergi dengan BUMDesa Bersama dengan tetap menjadi UPK DAPM.
Dengan pasal tersebut maka hanya dibutuhkan Penetapan Bupati , kecamatan mana saja lokasi PPK &/ PNPM MPd sebagai kawasan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
Sehubungan PPK &/PNPM MPd sudah tidak ada , maka guna melindungi organisasi masyarakat / kelembagaan yang dibentuk perlu badan hukum dalam bentuk “ Perkumpulan Berbadan Hukum “ yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ( Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah )
Dengan bentuk legalitas tersebut maka struktur kelembagaan serta aturan main tidak berubah sesuai kearifan local serta tidak ada perpindahan hak kepemilikan ; agar tidak terjadi kerancuan serta pengabaian norma PerUU maka sebutan “ BKAD hasil PNPM “ diganti dengan istilah lain.
Dengan bentuk legalitas tersebut maka sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dapat menerima bantuan hibah / social serta bekerjasama dengan pihak lain.

Sebagai solusi alternatif lain bahwa UPK DAPM yang bertransformasi menjadi Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) dapat tetap eksis, sebagai pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat hasil PPK &/ PNPM MPd dapat bekerjasama dengan BUMDes milik Desa / BUMDes Bersama milik dua / lebih Desa yang dibentuk sesuai Pasal 87 – 92 UU Desa. Sehingga output / hasilnya bagi PBH masuk ke neraca sebagai Pendapatan Lain-Lain , dalam hal ini akan menambah Dana Sosial yang dihibahkan ke RTM di desa / kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan ; sedangkan output/ hasil bagi BUMDes / BUMDes Bersama akan menjadi Pendapatan Desa yang masuk ke kas rekening desa bersangkutan ( Pasal 24 Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa )

PBH DAPM yang disahkan oleh Menkumham ( sudah 400 an SK ) adalah sebuah legalitas / pengakuan Negara terhadap organisasi kemasyarakatan yang mengelola , menjaga serta mengembangkan dana amanah pemberdayaan masyarakat warisan PPK &/ PNPM MPd ; adalah “ MONUMEN “ nya PPK &/ PNPM MPd (meminjam istilahnya Pak Lendi) harus tetap lestari sampai masyarakat miskin Berdaya, Mandiri dan Bermartabat.
Sementara itu BUMDes / BUMDes Bersama adalah amanah UU Desa yang tentu juga dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa , yang harus kita dukung bersama sehingga Nawa Cita tercipta.

Sinergitas tersebut sangat perlu , tentu harus memperhatikan & sesuai dengan PerUU yang berlaku positif di Indonesia , jangan sampai kelak muncul permasalahan baik permasalahan hukum maupun social.

 

4.3. Pentingnya BUM Desa dan Koeksistensi Transformasi serta Penuntasan

Exit Strategi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Dalam pandangan Critical Discourse Analytic Sutoro Eko, Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa pasca berakhirnya PNPM – MPd kita sepakat bahwa hibah BLM sebagai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dalam satu wilayah Kecamatan lebih bersifat plural sekaligus ideologis lebih mengedepankan strategi Koperasi sebagai jawaban eksistensinya. Berbeda dengan pandangan Arief Indra (2015) yang mengarah pada Perseroan. Dalam pemaparan Arief Indra di seminar atau Workshop bersama OJK Purwokerto di Hotel Dominic 2015 bahwa Konsekuensi DAPM atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat menjadikan Eks UPK mengikuti pula Konsekuensi DAPM. Sebagaimana Panduan & Perlindungan Kegiatan Permodalan PNPM-MPd, diterbitkan Tgl. 27 Maret 2015 oleh KEMENDES PDT, bahwa Kegiatan Permodalan Masyarakat dalam PNPM MPd merupakan bagian dari DAPM berupa Fasilitas Permodalan kepada kelompok masyarakat dan dikelola secara mandiri melalui kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat. Secara ansich bawa dalam pengelolaan Eks UPK dalam tiga pilihan badan hukum seharusnya tunduk pada pilihan Badan hukum sebagai unit BUMDesa Bersama. Dalam makro ekonomi berarti transformasi atas exit strategi alternatif seharusnya UPK dapat berjalan sebagaimana mestinya tetap hidup sebagai Lembaga Keuangan Mikro diantara pilihan LKM antara Koperasi atau Perseroan. Sementara PBH bisa menjadi unit Bumdesa Bersama secara independen yang memiliki keluasan aturan pelestarian sebagai bentuk lembaga pemberdayaan yang berbadan hukum.

Meskipun terdapat kendala bahwa berlakunya UU No. 6 sebgai kesepakatan Kedaulatan Desa menjadikan penerima program PPK PNPM khususnya perkotaan (baca – selain Desa) menjadi rentan masalah karena tidak ada aturan yang melindunginya, sehinga dikhawatirkan bahwa dana PNPM di seluruh perkotaan penerima BLM menjadi hilang atau musnah. Namun beberapa pandangan mengarah pada pengertian dan konsekuensi logis adanya kedaulatan desa memiliki konsekuensi yang dapat melindungi koeksistensi UPK wilayah perkotaan dalam review aturan terkait peraturan perundang undangan kewilayahan melalui BKAD versi eks PNPM bersanding dengan Desa yang diperkuat melalui kelembagaan BKAD bentukan UU Desa.

Konsekuensi dari hal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa D.A.P.M. Yang dimiliki oleh masyarakat dalam satu wilayah Kecamatan, dengan diberlakukannya UU DESA, direpresentasikan melalui PEMERINTAH DESA dengan pembentukan Kelembagaan yang diatur di dalamnya melalui KERJASAMA ANTAR DESA dalam wadah BKAD sbg satu-satunya wadah kerjasama antar desa dalam satu wilayah Kecamatan mengacu pada Pasal 92 ayat 3 UU Desa. Jembatan antara UPK PNPM atau DAPM perdesaan dan perkotaanpada akhirnya bertemu dalam satu kelembagaan BKAD. Dengan kalimat lain bahwa BKAD merupakan satu satunya wadah kerjasama antar desa dengan bidang-bidang yang dikerjasamakan di wilayah kecamatan tetap menjadi pemersatu antara DAPM perkotaan (P2KP) maupun wilayah perdesaan dengan PNPM Mandiri Perdesaannya. Sebagai kelanjutannya bahwa seluruh DAPM tanpa kecuali dan tanpa pembedaan pada akhirnya dapat lestari dan berkembang serta aman secara hukum bersatu dalam korporasi BUMDesa Bersama, meliputi kegiatan bidang usaha yang ada, sebagaiana berikut ;

  1. Bidang Ekonomi = pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
  2. Pemberdayaan Masyarakat antar Desa = Kegiatan Masy., Pelayanan dan Pembangunan.
  3. Bidang Keamanan & Ketertiban. (Ps. 92 ayat 1 UU Desa)

Mengacu dan tunduknya UPK DAPM pada pada Pasal 92 ayat 3 UU DESA, bahwa BKAD sebagai satu-satunya wadah kerjasama antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan menjadikan peluang pengembangan usaha DAPM lebih terbuka lebar. Penjelasan yang lebih fleksibel bahwa BKAD versi UU DESA tidak hanya melaksanakan kegiatan Eks. PNPM-MPd yaitu UPK saja, namun BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga utk melaksanakan Pembangunan Antar Desa sesuai Kebutuhan (Pasal 92 ayat 4 UU Desa)

Keharusan bahwa DAPM bertransformasi menjadi LKM, sebagai exit strategi yang dipilih dan menjadikan BUM Desa sebagai rumah besar pemersatu (baca-korporasi) diantara unit kegiatan yang berbadan hukum DAPM menjadi solusi alternatif dengan kamar-kamar unit-unit usaha DAPM maupun unit baru dibawah rumah besar BUMDesa Bersama sebagai ilustrasinya. Mengacu pada pasal 1 angka 1 UU tentang LKM bahwa pengertian Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Kerangka dasar ilustrasi Rumah dan Kamar UPK PNPM-MPd TUNDUK PADA UU LKM, menjadi exit strategi yang terpilih dikarenakan pilihan badan hukum DAPM terkendala pada permasalahan hukum yang pas, namun pilihan badan hukum yang dapat di ilustrasikan sebagai tiga baju yang sangat tidak cocok dikarenakan sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan seperti halnya diantara pilihan baju yang terlalu besar maupun baju yang terlalu kecil, dari semua pilihan diantara Koperasi, Perseroan dan PBH dapat dijelaskan dalam ilustrasi tersebut.

Perlunya desemenasi informasi terkait transformasi DAPM menjadi LKM merupakan solusi alternatif selain dari bentuk sosilisasi produk baru UU No 1 tahun 2013 tentan LKM juga menjadi arah yang jelas terkait tahapan penyamaan persepsi diantara pengelola DAPM, juga merupakan tindak lanjut atas penataan kelembagaan PNPM-MPd yang belum tuntas menuju perundang undangan yang sinergis. Arah gerak dan langkah transformasi DAPM yang telah banyak di sosialisasikan bahwa penataan kelembagaan tetap pada koridor dibawah.

Pertama yaitu mulai dari penyamaan persepsi, adanya kesepakatan dan kesamaan pemikiran tentang objek penataan kelembagaan, terkait seluruh DAPM dengan pilihan badan hukum masing masing, serta tentang unit – unit kerjasama BKAD versi UU Desa, bersinergi dalam satu wadah Kerjasama Antar Desa. Dengan catatan bahwa keunikan UPK DAPM tidak di campur aset maupun tata kelolanya, dan tetap mengacu pada kegiatan DAPM yang masih berjalan, dalam kata lain secara sederhana dapat ditegaskan bahwa ruh dan seluruh asas dan prinsip PNPM / PPK tetap berlaku.

Kedua, bahwa konsep penataan kelembagaan BKAD dan UPK DAPM memiliki satu konsep penataan yaitu tetap pada tujuan penyelamatan, pelestarian dan pengembangan DAPM, dan bersinergi bersama dengan BUMDesa Bersama. PBH tetap menjadi PBH sebagai salah satu Unit BUMDesa Bersama, dan Perseroan serta Koperasi menjadi LKM unit BUMDesa Bersama. Masing masing dapat berjalan dalam pilihan badan hukum masing masing dibawah Rumah BUMDesa Bersama, bahkan dapat terbuka pula pilihan menjadi BUMAdes ( Badan Usaha Antar Desa) sebagai amanah UU Desa.

 

Ketiga, transformasi program dan Undang undang tetap dapat bersinergi dan tetap dapat dijalankan oleh seluruh kementrian dengan konsep perundang undangan pemerintah yang ada. Tanpa harus terkotak-kotak dalam pilihan badan hukum yang dirasa menyesatkan.

 

Gambar ; 4.2. Skema Tata Kelola dan Transformasi DAPM – BU MDesa


4.4. Sinergi DAPM, Penguatan dan Peningkatan Tata Kelola dan Managemen

Resiko Aset DAPM di tengah Peluang Ekspansi Usaha,

 

Semenjak pengakhiran PNPM berakhir, diakui PNPM merupakan sebuah program pengentasan kemiskinan yang paling berhasil. Berlakunya UU Desa dan UU LKM merupakan sebuah keniscayaan yang perlu ditindaklanjuti dalam pengelolaan DAPM, baik PT LKM DAPM, Koperasi LKM DAPM maupun DAPM PBH. Setidaknya ada tiga alasan atau pertimbangan dasar mengapa DAPM eks PNPM MPd perlu disinergikan bersama dengan upaya penguatan dan peningkatan tata kelola yang baik dan memperhatikan managemen resiko sebuah IKNB yang berbadanhukum;

Pertama, menurut peraturan dan petunjuk teknis OJK dalam era baru Nawa Cita Pemerintah RI, direktorat LKM Otoritas Jasa Keuangan menetapkan gagasan Arsitektur Lembaga Keuangan Mikro dalam tujuh (7) pilar Penguatan LKM, yaitu

 Perkuatan Struktur LKM Nasional (Pilar I)

 Peningkatan Kualitas Tata Kelola LKM (Pilar II)

 Peningkatan Fungsi Pengawasan LKM (Pilar III)

 Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional LKM (Pilar IV)

 Pengembangan Infrastruktur LKM (Pilar V)

 Peningkatan Perlindungan Nasabah LKM (Pilar VI)

 Peningkatan dan Pengembangan Sosial Insurance ( Pilar VII)

Tujuan awal DAPM dan LKM merupakan dua entitas yang berbeda namun dapat disinergikan karena persamaan Visi dan Misinya. Tujuan dan Visi Misi atau arsitektur LKM RI dalam 7 Pilar tersebut bertujuan untuk menjadikan LKM Berdaya saing dalam tata kelola dan managemen resiko yang baik. Menjadikan LKM sebagai suatu sistem intermediasi keuangan mikro yang sehat, kuat dan efesien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan martabat bangsa.

Kedua, Penetapan Asritektur LKM Indonesia bermula dari semnagat dan Latar belakang lima hal berikut,

  1. Indonesia selama ini dikenal sebagai Negara yang telah mengembangkan berbagai bentuk Lembaga Jasa Keuangan Mikro.
  2. Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia ditumbuhkan oleh inisiatif Pemerintah, exit program pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat
  3. Lembaga Keuangan Mikro tersebut tumbuh dan berkembang berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin produktif
  4. Lembaga Keuangan Mikro yang ada saat ini sangat banyak dan bervariasi, secara umum LKM di Indonesia dikelompokan menjadi LKM formal dan informal
  5. Potensi LKM sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam Penumbuhan Ekonomi Mikro dan Kecil

Ketiga, Sinergi DAPM diperlukan karena sarat dengan arah kebijakam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang LKM (UU LKM), selain dapat menjadikan DAPM eksis, terdapat lima hal penting tentang ekspansi LKM DAPM, yang menjadikannya sebagai The Real Independent Micro Credit Institutions.

  1. Prosentase Penyaluran Dana Bank Kepada Usaha Mikro Masih Sangat Kecil. Sementara Jumlah Usaha Mikro Besar 98,7%,
  2. Karakteristik LKM (Cepat Prosesnya, Mudah, dan kekeluargaan dan fleksible) sangat cocok untuk penetrasi pasar usaha mikro
  3. Dapat Mencegah Arus pelarian modal keluar daerah (Capital Out)
  4. Kegiatan ekonomi produktif di daerah dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya.
  5. Mendorong adanya peluang usaha/lapangan kerja baru.

Dari hasil analisa dan pertimbangan diatas dapat digambarkan dalam skema koeksistensi di bawah. Lingkup Kerjasama Antar Desa dalam Musyawarah Antar Desa menjadi pemersatu LKM DAPM, PBH DAPM (Perkotaan/Perdesaan), Bumdesa Bersama dan beserta Bumdesa dan Industri Ekonomi Kreatif yang ada di Desa maupun di Perkotaan. Baik unit kerja bersama yang berasar dari Pengembangan usaha rintisan / Start Up, Pembiayaan Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif, Pembiayaan UMKM, maupun pembiayaan Pinjaman sektor infrastruktur maupun tetap pada Unit Usaha Bersama BUMDesa Bersama DAPM LKM (Koperasi/Perseroan) dengan pembiayaan tetap pada Kelompok SPP maupun UEP.

Ilustrasi 4.3. Diagram Koeksistensi Unit Bumdesa Bersama dengan LKM /PBH DAPM

 

BAB V

 Penutup

 

  • Kesimpulan

IKNB berdasar kewilayahan sangat beragam pilihannya sehingga sejumlah pendapat saling mengklaim tentang kebenaranya malah justru menimbulkan situasi konfliktual yang sebenarnya dapat dihindari. Tentu analisa mengenai hal itu (baca-kesesatan yuridis) bukan alasan utama pembahasan saat ini pada atas pembenaran pilihan badan hukum yang dipilih oleh pelaku DAPM, melainkan terutama pada alasan pembahasan objektif analisa wacana yang merupakan sebuah sinkronisasi telaah program sosial ekonomi, politik dan kebudayaan mengenai badan hukum DAPM yang tepat dan transformasi DAPM ke dalam BUMDesa Bersama merupakan pilihan alternatif sebelum berusaha mendapatkan perizinan LKM oleh OJK. Dengan kalimat lain yang mendekati pandangan etis normatif atas objektifitas fakta di lapangan adalah berupayalah berbicara dan berpendapat untuk mencari jalan tengah diantara perbedaan namun tidak memperbesar perpecahan dengan menghilangkan ego pribadi masing-masing. Perbedaan hanyalah sebuah tantangan untuk berfikir bagaimana menciptakan solusi yang sinergi, dan perbedaan bukanlah hal untuk selalu dipertentangkan.

 

  • Saran

Sebagai follow up catatan akhir ini, ada beberapa saran yang perlu kami sampaikan demi wacana penguatan dan pengembangan DAPM, penyelamatan serta pelestariannya, maupun praktek LKM DAPM dan PBH DAPM, dalam menjalankan amanah DAPM, melalui upaya peningkatan tata kelola dan managemen resiko ditengah peluang ekspansi usaha dalam korporasi BUMDesa Bersama, Khususnya IKNB UPK DAPM yang belum berbadanhukum ;

  1. Perbedaan dan persamaan asumsi, paradigma, ideologi tentang pilihan mazhab Badan Hukum, serta lingkungan ekonomi dan sosial masing-masing UPK DAPM memang sangat berbeda-beda, menjadikan perbedaan merupakan sebuah rakhmat, atau sebuah hal yang wajar terjadi akibat adanya pengakhiran PNPM menjadi DAPM yang perlu kita tuntaskan, dan merupakan kewajiban bersama institusi, masyarakat maupun warga negara yang baik dalam melaksanakan sadar hukum tanpa terus berlarut larut mempertentangkan satu dan lain hal dalam memperkuat IKNB ditengah peluang ekspansi usaha, dengan meningkatkan tata kelola dan managemen resiko sebaik mungkin di dalam berbagai sektor.
  2. Agenda-agenda pembadanhukuman DAPM bagi Eks. UPK DAPM perlu terus didorong dan dilaksanakan dalam tiga bentuk pilihan Badan Hukum yang terbuka, sebagai bentuk pelaksanaan 3 Amanah DAM.
  3. Perlu adanya kajian mendalam lebih lanjut tentang persebaran bentuk badan hukum yang dipilih oleh pengelola Eks. UPK DAPM, agar pembinaan dan pengawasan LKM dapat dilaksanakan, sesuai tata kelola yang benar dan managemen resiko yang profesional dan berdasar aturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
  4. Sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah bentuk penyelamatan, pelestarian dan pengembangan DAPM, dan pilihan bersinergi dengan Korporasi BUMDesa Bersama merupakan alternatif antara yang paling memungkinkan ditengah perkembangan zaman, di era baru Pembangunan Kawasan dari Daerah Pinggiran (perdesaan), selain tetap memperhatikan exit strategi DAPM Perkotaan, dalam Nawa Cita Pemerintahan NKRI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Buku

 

Eriayanto, November 2000. Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media,  Yogyakarta, LkiS.

Laksono, Agung 2014. Pedoman Umum, Pemilihan Badan Hukum Pengelola DAPM PNPM Mandiri, Jakarta, Kemendes PDTT.

Ishom, Dr. Faizul, 2015.  Arah Kebijakan Tata Kelola Pasca Pengalihan PNPM Mandiri, Jakarta, Kemendes PDTT.

PNPM MPd. Makalah, Paperwork.

Sandjojo, Eko Putro, 2016. Draft Permendes Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Hasil PNPM Mandiri Perdesaan, Jakarta Kemendes PDTT RI.

Yudhoyono, DR. H. Susilo Bambang 2007. UU Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Jakarta.

Yudhoyono, DR. H. Susilo Bambang 2008. UU Nomor 20 Tahun 2008, Tentang UMKM, Jakarta.

Yudhoyono, DR. H. Susilo Bambang 2013. UU Nomor 1 Tahun 2013, Tentang LKM, Jakarta.

Yudhoyono, DR. H. Susilo Bambang 2014. UU Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Jakarta.

Yudhoyono, DR. H. Susilo Bambang 2014. PP Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta.

Hadad, Muliaman D 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), POJK Nomor 12 Tahun 2014, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM, 80.4.14.12, Jakarta, Lembaran Negara.

Hadad, Muliaman D 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), POJK Nomor 13 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Usaha LKM, 80.4.14.13, Jakarta, Lembaran Negara..

Hadad, Muliaman D 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), POJK Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM, 80.4.14.14, Jakarta, Lembaran Negara..

Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015 (Departemen Perdagangan RI, 2008).

Wasono, Sapta 2016. Makalah Studi Orientasi BUMDesa Bersama DAPM UPK Sinergis 2016, di Cottage Owabong Kab. Purbalingga, Purbalingga, Makalah Diklat.

Indra, Arief 2016. Makalah Workshop dan Seminar terbatas di Hotel Dominic Kab. Purwokerto, Purwokerto, Makalah Diklat.

 

Website

 

Sutoro, Dr. Eko, 2016. http://www.berdesa.com/sutoro-eko-bum-desa-dan-koperasi/

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kreatif.

http://arifh.blogdetik.com/ekonomi-kreatif/alasan-ekonomi-kreatif/

http://www.umm.ac.id/id/detail-425-ekonomi-kreatif-permasalahan-tantangan-dan-prospeknya-opini-umm.html Choirunnisa Rofiqoh 23.46

http://inayahfitriyani.blogspot.co.id/2015/12/ekonomi-kreatif.html

http://feb.uhamka.ac.id/entrepreneurship-creatif-industries/

[1] Dwi Purnomo, Ketua Asosiasi UPK NKRI, Ketua UPK DAPM Ya Qowiyu Klaten, Jawa Tengah

 

[2]Sumber ; http://www.berdesa.com/sutoro-eko-bum-desa-dan-koperasi/?utm_content=buffercdb60&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

[i] Fadlun Edy Susilo. Direktur Bumdesa Bersama UPK Sinergis Mrebet, Partnership & Foundations, Purbalingga, 53352. Email- fadlunedy29@gmail.com  http:// www.lkmupksinergis.com

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *