PENGUATAN DAPM DI TENGAH PELUANG EKSPANSI USAHA KORPORASI

Melalui penetapan Undang – undang No.6 tahun 2014, nantinya diharapkan UPK SINERGIS mampu mengendalikan kegiatan organisasi kelompok dibawah Kelembagaan BKAD. Menjadi Korporasi BUMDES hasil kerjasama lebih dari 2 Desa atau lebih.

Meskipun sudah ditetapkan menjadi UU di DPR RI namun kedepan diharapkan setelah PP diterbitkan, terwujud dan di sahkan Di tingkat Pemerintah Pusat maka Kepala Desa bersama BPD menjadikan kelompok SPP / UEP sebagai  BUMDes atau pemegang saham SPP/UEP PNPM MPd di tingkat desa.

Selain itu peran Kader Ekonomi Desa (KED) dan TPK pun nantinya terlibat sebagai Badan Pengawasnya Kelompok, yang berhak mendampingi sekaligus memfasilitasi kelompok setelah Phase Out maupun masih dalam masa Program PNPM-MP tetap berjalan.

Arah keberadaan KED dan Pelaku PNPM di Desa tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan kelompok dan berusaha mengarahkan perkembangan kelompok Chaneling menuju Kelompok Executing. Maupun mendampingi aspek microfinance dan kebikan moneter unit usaha yang lain yang dikelola di tingkat desa.

Lebih jauh mengenai aturan dan Perdes  tentang BUMDES harus segera dirembug dan di sahkan pada Musyawarah di tingkat Desa bersama BPD harapannya menurut wacana yang ada setelah terbitnya PP tentang itu. Dengan demikian diharapkan ada chaneling dengan BUM Desa yang mengelola kegiatan ekonomi riil rintisan atau startup, ikut mengembangkan Industri Ekonomi Kreatif atau kewirausahaan, UMKM, maupun pengembangan ke arah pembiayaan sektor infrastruktur yang layak dibiayai, sebagai langkah pengembangan di tengah peluang ekspansi usaha.

Aturan tentang kelompok dan aturan lokal diharapkan tetap dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan dasar AD dan ART serta SOP, untuk mendukung pelestarian aset Eks PNPM atau DAPM UPK PNPM.

Pengembangan DAPM tetap memberi peluang yang sangat menjanjikan, namun tetap harus dalam koridor Pelestarian dan utamanya dalam upaya Penyelamatan aset DAPM dengan cara berbadanhukum.

Badan hukum yang legal sebagaimana surat edaran menko kesra th 2014, adalah Perkumpulan Berbadan Hukum atau PBH, Perseroan atau PT serta Koperasi. Upaya penyelamatan aset inilah yang menjadi titik paling penting sebelum melangkah ke pengembangan, dan pelestarian. Apapun pilihan badan hukum institusi DAPM anda, yang harus segera dilakukan adalah upaya pembadanhukuman ini sebagai syarat legal standing pelestarian bahkan pengembangan aset dana DAPM selanjutnya.

Sebagai renungan kiranya upaya penyelamatan perlu data dukung aturan dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan referensi perundangan yang berlaku, utamanya terkait dengan aturan tentang LKM yaitu UU No. 1 Tahun 2013.

UPK Eks. DAPM merupakan Industri Keuangan Non Bank, sebagai dasar gerak dan langkah pengawasan dan pembinaan Industri Keuangan apapun bentuknya, harus tunduk pada aturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sebagaimana dana Bansos DAPM UPK PNPM MPd, diperlukan badan hukum yang mengkait, sesuai diantara tiga pilihan anda tersebut. PBH, Perseroan ataukah Koperasi pilihan anda? Maka sedini mungkin anda harus Berbadanhukum.

Pertanyaan kunci selanjutnya adalah, Sudahkah IKNB anda Berbadanhukum?

baca juga:

INDEKS IDLE CAPITAL MENAIK KUALITAS KREDIT TETAP TERJAGA

manajemen-pengalaman-pelanggan

revolusi pelayanan pelanggan sinergis

hiburan drama korea

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *