REHAT II

upk bluerMelalui penetapan Undang – undang No.6 tahun 2014, nantinya diharapkan UPK SINERGIS mampu mengendalikan kegiatan organisasi kelompok dibawah Kelembagaan BKAD. Menjadi Korporasi BUMDES hasil kerjasama lebih dari 2 Desa atau lebih.

Meskipun sudah ditetapkan menjadi UU di DPR RI namun kedepan diharapkan setelah PP diterbitkan, terwujud dan di sahkan Di tingkat Pemerintah Pusat maka Kepala Desa bersama BPD menjadikan kelompok SPP / UEP sebagai BUMDes atau pemegang saham SPP/UEP PNPM MPd di tingkat desa.

Selain itu peran Kader Ekonomi Desa (KED) dan TPK pun nantinya terlibat sebagai Badan Pengawasnya Kelompok, yang berhak mendampingi sekaligus memfasilitasi kelompok setelah Phase Out maupun masih dalam masa Program PNPM-MP tetap berjalan.

Arah keberadaan KED dan Pelaku PNPM di Desa tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan kelompok dan berusaha mengarahkan perkembangan kelompok Chaneling menuju Kelompok Executing. Maupun mendampingi unit usaha yang lain yang dikelola di tingkat desa.

Lebih jauh mengenai aturan dan Perdes tentang BUMDES harus segera dirembug dan di sahkan pada Musyawarah di tingkat Desa bersama BPD harapannya menurut wacana yang ada setelah terbitnya PP tentang itu.

Aturan tentang kelompok dan aturan lokal diharapkan tetap dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan PTO, karena mendukung pelestarian aset PNPM. F4 Ω

 

Saya Tidak Mengetahui bagaimana takdir UPK ditentukan…..,

Tetapi satu hal yang pasti…

Diantara kita yang akan benar-benar berbahagia adalah yang memiliki Hati untuk melayani…………….., Dan memiliki kemauan untuk Memberdayakan sesama

Albert Dave Phloen Schweitzer                      Asessment Centre UPK Sinergis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *