SURAT TERBUKA ; Konsep BUM Desa dan PT LKM DAPM – Eks. PNPM MPd.

DISKUSI UMUM

Bolehusul tapi jangan asal, Boleh asal tapi jangan usil.

learning center

Sebagaimana literasi tentang “BUM Desa dan Koperasi” oleh Dr. Sutoro Eko Yunanto, disampaikan bahwa, “Perdebatan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terus mengemuka. Badan hukum dan penyertaaan modal ke dalam BUM Desa menjadi isu utama perdebatan. Para pegiat koperasi melontarkan kritik bahwa Perseroan tidak tepat menjadi badan hukum bagi BUM Desa sebab badan ini bersifat padat modal, mengarah pada privatisasi dan tidak berpihak pada masyarakat desa. Sebaliknya mereka merekomendasikan bahwa koperasi merupakan satu-satunya badan hukum yang tepat bagi BUM Desa sebab koperasi mempunyai sandaran konstitusional yang kokoh dan secara sosiologis lebih mencerminkan semangat gotong royong.”

Selanjutnya diuraikan bahwa terdapat hal yang kontradiktif dan dilematis sebagai berikut, “Perdebatan itu muncul karena UU No. 6/2014 tentang Desa mengalami kesulitan dan tidak tuntas mengatur BUM Desa. Pada waktu sidang RUU Desa, pemerintah dan DPR menyadari bahwa BUM Desa merupakan institusi bercirikan desa yang berbeda dengan Perseroan atau koperasi. Karena itu ada usulan bahwa BUM Desa merupakan usaha berbadan hukum tersendiri yang setara dengan koperasi dan Perseroan. Tetapi usulan ini kandas karena hukum bisnis hanya mengenal badan hukum Perseroan dan koperasi. Akhirnya pemerintah dan DPR mengambil kesepakatan tentang definisi BUM Desa yang mereplikasi definisi BUMN, dan menegaskan dalam Pasal 87 ayat (3): “BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Antithesa atas Persamaan dan Perbedaan / Opini atas Transformasi Eks PNPM menuju PT LKM

(Pemberi vs Penerima Bansos – Alas Hak vs Pemanfaatan Surplus )

Dalam surat edaran menko kesra terkait tiga pilihan badan hukum yaitu Perseroan, Koperasi, dan Perkumpulan Berbadan hukum merupakan pilihan terbuka atas pengakhiran PNPM di tahun 2014. Hingga kini asset phase out PNPM / dana Hibah / Bansos BLM yang bernama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Purbalingga, rata rata sudah berkembang pesat 3 sampai 4 kali asset BLM yang ada. Sehingga harapannya ada semacam pengakuan bahwa pada saat ini pun BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan dan penjelasan UU. 6/2014 Pasal 87 ayat (3) Paragraf akhir dinyatakan; “Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.  Meskipun baru saat ini kebanyakan pelaku eks PNPM dan saya sendiri baru tahu bahwa “di balik itu ada kehendak kuat bahwa BUM Desa dapat berjalan melayani kebutuhan masyarakat desa tanpa harus berbadan hukum, dan di kemudian hari baru dikembangkan menjadi badan hukum.” Logikanya pilihan lain terbuka ketika Koperasi itu juga merupakan sebuah pilihan, maka Perseroan juga satu sisi alternative lainnya.

Autokritik bahwa Perseroan tidak tepat sinergi bersama dan menjadi badan hukum bagi BUM Desa disebabkan bentuk ini dinilai bersifat padat modal, mengarah pada privatisasi dan tidak berpihak pada masyarakat desa. Jawaban singkat atas opini kami, bahwa mengapa Perseroan sebagai alternative pilihan tepat kami adalah; Pertama; Pemerintah Desa dan Desa dengan segala pengertian berhak sbagai representasi kepemilikan bansos yaitu Masyarakat Miskin dan Perempuan se wilayah kecamatan dengan segala pengertian bahwa transformasi dan lahirnya eks PNPM ini merupakan bagian dari sejarah program pemberdayaan Bangsa Indonesia. Meskipun perbincangan transformasi atas kepemilikan tersebut sangat debatable dan tak berujung jawab yang pasti. Dapat diselesaikan jika pembicaraannya tanpa prasangka, motifasi negative, tanpa mengedepankan ego pribadi masing – masing dan tetap dalam koridor amanah DAPM yaitu penyelamatan asset (tangible & intangible / 5M/6M – Man, Money, Method, Material, Machine), pengembangan dan pelestarian model pemberdayaan sebagaimana Ruh PPK / PNPM MPd, sebagai antithesa dan bentuk pencarian alternative yang tepat serta mendalam agar tidak sesat secara yuridis.

Kedua; Dana Amanah Eks PNPM / PPK – DAPM dengan tiga aspeknya ada beberapa solusi alternative penyelamatannya dan tetap dipelihara dan tawaran atas solusi di Purbalingga, masuk dalam sitem Perseroan, yang terpilih atas semacam “ijtihad sementara” jika benar dapat dua dan jika salah maka dapat satu point. Telah jelas bahwa open menu exit strategi tidak ada penyelesaian, kepastian dan kejelasan pilihannya, hanya melahirkan kebingungan di tingkat bawah, sebuah fakta dilapangan memang demikian adanya.

Selanjutnya Koperasi bukan pilihan yang “keren” bagi kami dan kemungkinan satu atau dua puluh tahun yang akan datang muncul juga peluang privatisasi dan ternyata sepanjang sejarah di masa lampau koperasi tidak sepesat perkembangannya dengan BUMN yang dikelola melalui badan hukum Perseroan. Mengapa pula bukan PBH, secara singkat memang relevan karena bentuk ini merupakan perkumpulan yang semata mata dibentuk bukan untuk keuntungan namun secara operasional sangat tidak ada koherensi yang sinergis dengan aturan LKM atau UU 1/2013, dan POJK yang menyatakan bahwa bentuk badan hukum lembaga keungan mikro hanya ada dua pilihan yaitu Perseroan atau jika tidak maka Koperasi. Meskipun secara yuridis PBH bisa menjadi penyelamat.

Ketiga; Meskipun dari masalah kepemilikan asset eks UPK terhadap pilihan Perseroan seolah dipaksakan / direkayasa serta beresiko tinggi dengan pembagian bagi hasil berupa dana sosial setelah surplus bersih – setelah tutup buku – melalui mekanisme pembagian Deviden yang dimasukkan sebagai PAD dalam RABBDes. Bagi sebagian kalangan dianggap sangat distortif, sesat secara yuridis, dan bisa mengarah pada privatisasi serta beresiko terhadap aturan KPK, singkatnya pilihan Perseroan merupakan sebuah dosa besar, karena memang kepemilikan menjadi Perseroan sangat rentan karena sifatnya yang padat modal. Namun setidaknya ada kesamaan asas terkait 3 hal; terutama mekanisme Pembagian deviden sejalan dengan mekanisme pembagian alokasi surplus upk ;

Pertama; Mekanisme Eks UPK dalam MAD – Perseroan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS merupakan rapat dari seluruh pemegang saham PT. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap tahun sekali atau selambat-lambatnya 6 bulan setelah lampaunya tahun buku. Selain itu dapat juga diadakan sesuai permintaan dewan komisaris atau pemegang saham. Dewan Komisaris/Komisaris. Apabila terdiri dari beberapa orang maka disebut Dewan Komisaris, apabila terdiri dari satu orang disebut komisaris. Dewan Komisaris/Komisaris berfungsi sebagai pengawas dari direksi. Direksi/Pengurus. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, an bertugas untuk menjalan operasional perusahaan. Direksi/pengurus mewakili perusahaan dalam pertanggungjawaban kepada pihak luar.
Kedua; ternyata bentuk dan konsep Perseroan sama, sejalan atau identik dengan Eks UPK DAPM, dimana syarat dikeluarkan dan mekanisme pembagian surplus, yaitu antara Dana Sosial Absolut dialihkan ke CSR dan Deviden dalam Perseroan ada korelasi yang positif. Perseroan Dapat dibagikan jika saldo laba ditahan adalah positif Sebagai contoh: ƒ PT ABC tahun 200A mengalami kerugian Rp. 200 juta Saldo laba ditahan ± Rp. 50 juta Dengan demikian, deviden ahun 200A tidak boleh dibagikan, hal ini disebabkan saldo laba ditahan adalah – Rp. 150 juta ƒ PT ABC tahun 200B laba Rp. 75 juta  Pada tahun ini, deviden juga tetap tidak boleh dibagikan, karena saldo laba ditahan masih negatif sebesar Rp. 75 juta.
Ketiga ; Tersedianya uang kas dalam perusahaan dan persyaratan rasio sebagai aturan UPK Eks DAPM juga dapat disinergikan. Tersedianya uang kas dalam perusahaan Saldo laba ditahan yang besar belum tentu mencerminkan tersedianya uang kas dalam jumlah yang sama. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan penanaman laba ditahan dalam perusahaan dilakukan dalam bentuk aktiva, bukan dalam kas.

Bahasa yang kami pakai untuk menggambarkan transformasi sebagian Dana Sosial menjadi  Deviden adalah bukan pemaksaan aturan atau penyesuaian apalagi dalam artian dikembalikan kepada pemberi Bansos, tetapi lebih sekedar bagian dari Transformasi agar Eks PNPM ber – Badan Hukum. Dengan dasar pemikiran dan pengertian bahwa kepemilikan Bansos adalah tetap milik Masyarakat dan sangat berbeda sebagaimana konsep di Kedungbanteng dengan Alas Hak tetap kepemilikan masyarakat miskin yang sah secara hukum melalui mekanisme “pencatatan modal” dalam Perseroan dibentuk unit BUM Desa Bersama; sebagaimana Surat Plt. Dirjen PPMD Kemendes Nomor : 022/SD/Dep.I-PDT/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 perihal pendampingan desa, yang telah dicabut dengan SURAT KEMENDES Nomor : 134/DPPMD/VII/2015

Penjelasan singkat dimaksud, bahwa dalam UU No. 6/2014 tentang Desa yang dimaksud dengan: Desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lain yang dipersamakan dengan Desa (Kelurahan), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya subjek hukum Pemerintah Desa ada pada Kepala Desa sebagai wakil kepemilikan saham, yang akan diuraikan dalam pandangan keempat.

Keempat; terkait Alas Hak yang harus dilakukan melalui mekanisme Levering atau Penyerahan dilaksanakan melaui mekanisme Musyawarah Desa – dengan Berita Acara yang berisi kesepakatan pilihan Badan Hukum, deseminasi dan penjelasan tentang kepemilikan serta alasan mengapa pencatatan penyertaan modal menjadi hak masing – masing desa dengan kesepakatan metode perhitunganya, subjek hukum Pemdes sebagai keterwakilan Masyarakat Miskin, kesepakatan pembentukan dan amanah serta rencana kerja tindak lanjut Tim Perumus dan Pembadanhukuman yang diperlukan untuk bekerja secara seksama – yang dilanjutkan ke forum Musyawarah antar Desa, kepela desa berkewajiban membentuk Perdes dasar Kerjasama Antar Desa (KAD) – dengan kesepakatan atas dasar Perdes masing – masing desa maka dibentuklah Permakades bagian dari pengambilan keputusan tertinggi forum MAD – sebagaimana mekanisme Perseroan setara dengan RUPS.

Kelima ; Koeksisten / Pembeda UPK DAPM dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) dg organisasi perseroan terbatas. Dari sebagian struktur organisasi tersebut, maka organisasi perseoran adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ó Kerjasama Antar Desa / MAD.
Dewan Komisaris/Komisaris ó BKAD, BP – UPK dengan Pemerintah Desa sebagai subjek hukum Representasi Masyarakat Miskin.
Dewan Direksi/Direksi ó UPK, TV dan Karyawan / Staff.

Meskipun mekanisme terkait pendirian, serta mekanisme usaha selanjutnya dijalankan dengan tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku yang setidaknya adalah UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas – sebelumnya kami pikir ada kaitannya dengan leks specialis dan lex generalis – serta perundangan terkait dengan UU 6/2014 tentang Desa, PP 43/2014, PP 47/2015, Permendes 4/2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa, UU 1/2013 tentang LKM, UU 20/2008 dan POJK 13/2014. Artinya bahwa bentuk Perseroan selain menjadi pilihan  Badan Hukum cerdas juga sejalan sinergi dengan Peraturan OJK tentang LKM.

Ending dan Kesimpulan sementara bahwa Hak atas BLM yang semula merupakan dana pemberdayaannya bukan dimaksudkan dikembalikan ke pemberi bantuan atau diminta kembali oleh Pemerintah sebagaimana PMK tentang Bantuan Pemerintah / DDUB, namun seluas-luasnya dimanfaatkan, dikelola dengan professional dan atau dikembangkan semampunya sesuai perubahan zaman, dengan tetap berpihak dan kembali kepada masyarakat miskin dalam bentuk deviden yang penggunaannya sekali lagi tetap memalui mekanisme turunan AD/ART serta SOP,  bahkan PTO dan seluruh asas serta prinsip pemberdayaan PNPM dan atau Visi dan Misi TKPK RI yaitu untuk Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan tetap memberi kail dan ikan sekaligus kepada Masyarakat.

Koeksistensi mengarah Privatisasi? /

Hipotesa ; Mengapa Perseroan yang Padat Modal dengan BUM Desa Bersama adalah “Model” Alternatif

Mengutip analisa cara pandang sutoro eko Dr., Hakekat BUM Desa berbeda dengan hakekat koperasi sehingga BUM Desa tidak bisa berbadan hukum koperasi. Titik awal permasalahan sinergitas antara dualisme BUM Desa (dibentuk dengan perbuatan hukum publik, yakni melalui Peraturan Desa yang disepakati dalam musyawarah desa) – dengan Perseroan yang merupakan institusi hukum public. Pengertian Perseroan yaitu institusi hukum public yakni dibentuk oleh kumpulan modal, yang semuanya berkedudukan berdasarkan andil saham / modal. Terjawab kembali dari sejarah lahirnya UPK DAPM Eks PNPM adalah perpaduan dualisme system (doublecoinside) profesionalitas industry keuangan satu sisi pemberdayaan dalam satu ruh DAPM.

Ciri khas Peseroan ada 6 hal yang mencerminkan sisi persamaan dan perbedaan profesionalitas industry keuangan dengan DAPM;

DEFINISI Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas sahm-saham.  PT dapat digolongkan ke dalam PT Tertutup dan PT. Terbuka. PT. Tertutup adalah PT yang modal sahamnya terbatas hanya dimiliki oleh beebrapa orang atau badan saja. PT. Terbuka  adalah PT yang modal sahamnya sudah dimiliki oleh masyarakat luas.
Pemilikan dalam PT ditentukan oleh saham yang dimiliki dalam PT tersebut.
Tanggung Jawab Pemilik. Tanggung Jawab pemilik dalam PT terbatas hanya sampai sejumlah modal yang disetorkan.
Badan Hukum. Status PT adalah badan hukum tersendiri, yang dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum.
PT didirikan dengan akte notaris yang dibuat di muka notaris dan selanjutnya dikirimkan kepada Menteri Kehakiman untuk dimintakan legalitas. Meskipun pengesahan dari Menteri Kehakiman belum diperoleh, namun sebuah PT sudah dapat beroperasi melakukan kegiatannya.  DAPM yang bertransformasi menjadi PT LKM kebanyakan dalam posisi ini, masih bersaha mencari legalitas.
Akte Pendirian PT. Akte pendirian memuat anggaran dasar Perseroan yang memuat tentang maksud, tujuan serta jangka waktu pendirian PT, jumlah modal dasar, jumlah lembar saham dan nilai nominalnya. Selain itu akte pendirian juga memuat tentang wewenang dan tanggung jawab pengurus (termasuk komisaris), perhitungan tahunan, rapat umum pemegang saham, pembagian keuantungan, perubahan anggaran dasar dan pembubaran PT.
MODAL SAHAM Modal Perseroan disebut juga modal saham atau modal sero. Dalam pembukuan akuntansi sering disebut sebagai modal dasar. Besaran jumlah modal dasar ini adalah jumlah modal yang disebut dalam akte pendirian dan merupakan jumlah maksimum sampai mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.
JENIS SAHAM Jenis saham terdiri dari atas nama atau atas unjuk. Saham-saham yang telah ditempatkan tetapi belum disetor penuh harus dituliskan atas nama. Saham atas unjuk tidak perlu dicantumkan nama pemiliknya, siapapun pemegang saham atas unjuk adalah pemilik dari saham tersebut. Selain atas nama dan atas unjuk, saham juga dapat dibagi menjadi saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock). Secara skematis, jenis-jenis saham digambarkan sebagai berikut.
SAHAM BIASA Saham Biasa adalah saham yang tidak mempunyai hak lebih atas sahamsaham yang lainnya.
SAHAM PREFEREN Saham Preferen adalah saham yang mempunyai kelebihan dalam hal hak utama atau prioritas tentnag pembagian keuntungan (deviden) atau hak-hak lain.
Saham Preferen Kumulatif adalah saham preferen yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan dalam hal akumulasi pembagian deviden, dalam arti, apabila pada tahun 200A tidak mendapat deviden, maka akumulasi dapat dilakukan pada tahun 200B dengan catatan jumlah dana untuk deviden yang dibagikan mencukupi.
Saham Preferen Non-Kumulatif adalah saham preferen yang tidak mempunyai kelebihan seperti halnya saham preferen kumulatif. Dengan demikian, apabila pada tahun 200A tidak mendapatkan deviden, maka tidak dapat dilakukan akumulasi pada tahun berikutnya.

Kedua, seperti halnya BUMN, modal BUM Desa berangkat dari kekayaan desa yang dipisahkan. Keharusan bersinergi menjadi Perseroan yang bertransformasi bersama rumah baru yaitu BUM Desa Bersama berbeda dengan BUM Desa Antar Desa ada beberapa alasan berikut;

BUM Desa Bersama didirikan oleh subjek hokum Kepala Desa Ex – Officio sedangkan Bumdesa Antar Desa adalah didirikan oleh lebih dari 2 BUM Desa.
PT LKM bersama BUM Desa bisa membuka penyertaan modal dari pihak lain dalam hal ini dana penyertaan Desa dari sumber selain eks PNPM. Seperti menerima dan melaksanakan surat edaran Gubernur Jateng No.411.2/ 8233 dan dasar Surat Edaran No.412.2/0002879 tentang Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2016 dan Perencanaan Dana Desa Tahun 2017
BUM Desa merupakan campuran antara pelayanan umum dan kegiatan usaha ekonomi; merupakan pengembngan institusi dan gerakan ekonomi rakyat.
BUM Desa dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan mendayagunakan sumberdaya ekonomi lokal. Perseroan dibentuk untuk mengembangkan kekuatan dan memajukan kesejahteraan masyarakat luas dan terbuka sesuai dengan jenis perseroan yang terpilih. Alasan berikut menjadikan Perseroan dapat berperan sebagai channeling dan executing program pemberdayaan pemerintah kembali.
BUM Desa dan Perseroan, yang memiliki kerentanan serupa sebagaimana pandangan Dr. Eko. Perampasan elite (elite capture) bisa terjadi dalam BUM Desa dan koperasi yang membuat kebangkrutan. Tidak jarang para penumpang gelap (free rider) yang hadir memanipulasi BUM Desa dan Perseroan serta juga koperasi, sehingga banyak BUM Desa dan koperasi abal-abal, yang tidak mencerminkan spirit kegotongroyongan dan kerakyatan. Juga sudah banyak BUM Desa dan koperasi yang mati karena dimobilisasi dan dipangku oleh pemerintah. Hal seperti itu tidak akan terjadi di dalam Perseroan jika Pemegang Saham Pengendali (PSP) beralih kepemilikan secara pribadi terhadap asset eks PNPM, karena solusinya dalam Perseroan terdapat berbagai jenis kepemilikan Saham.
Jenis jenis kepemilikan saham bisa menjembatani sanksi local di DAPM. Sebagai contoh sanksi local adalah semangat dan rasa memiliki Perseroan adalah dengan menahan Deviden jika terdapat misalnya Kolektibilitas V, dan dapat dicairkan jika syarat dan ketentuan yang diputuskan dalam MAD / RUPS terpenuhi, maka jenis saham Preferen Komulatif lah yang terpilih menjadi jenis saham dalam konteks tersebut.

Ketiga; Baru sedikit BUM Desa yang berhasil, dan lebih banyak BUM Desa hanya papan nama. Perseroan  mempunyai landasan konstitusi yang kuat serta sesuai dengan model pemberdayaan yang professional serta tepat, tanpa merubah pilihan Badan hukum lainnya, bahkan Perseroan jauh lebih tua daripada BUM Desa dan eksistensi perseroan pantas disandingkan.

Koperasi sekali lagi kurang ‘keren’ dengan perkembangan jaman kekinian, bahkan meskipun di beberapa tempat terdapat koperasi, namun mengapa bentuk Perseroanlah yang banyak menjadi besar dan berkembang. Menurut literasi selanjutnya disampaikan bukti bahwa “Tetapi mengapa petani dan nelayan dari dulu sampai sekarang tetap tidak berdaya? Apakah mereka tidak bergabung menjadi anggota koperasi? Apakah sebagian besar koperasi petani dan nelayan sudah mati seperti halnya KUD? Atau apakah koperasi tidak mampu menolong petani dan nelayan? Menurut penjelasan Dr. Eko selanjutnya, bahwa ; Arief Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, pernah melansir data bahwa sekitar 92% nelayan tidak bergabung menjadi anggota koperasi. Saya sungguh terkejut dan tercengang dengan data ini, dan saya mengajukan pertanyaan:  mengapa nelayan tidak menjadi anggota koperasi? Baik teori ekonomi moral petani James Scott (1976) maupun fakta lapangan menunjukkan bahwa petani dan nelayan selalu membutuhkan tetapi terjerat oleh patron mereka, yakni tengkulak atau tauke. Para juragan ini tampak budiman tapi menjerat dan memperdaya petani dan nelayan.

Menurut beliau sama dengan pemikiran saya, namun fakta itu tidak lain hanya memberi pelajaran bahwa masalah badan hukum memang sangat penting, tetapi masalah ekonomi politik jauh lebih penting, namun tidak hanya sampai disini karena Perseroan juga perlu dikaji sebagai solusi alternative penyelamatan dan pengembangan DAPM dilain sisi. Dengan kalimat lain bahwa, BUM Desa dan Perseroan juga bisa menjawab tantangan dalam menolong dan memberdayakan orang desa (petani, nelayan, peternak dan sebagainya), dan memberdayakan masyarakat dengan lebih profesional. Karena itu koeksistensi, sinergi dan kolaborasi keduanya dalam cara pandang berbeda – tentang keberpihakan terhadap masyarakat miskin dalam bentuk perseroan – kami ulas selanjutnya.

Koeksistensi Keberpihakan Masyarakat Miskin dan Sinergi melalui BUM Desa – Perseroan,

“PT LKM UPK DAPM”

Meski berbeda, wilayah cakupan antara BUM Desa dan Perseroan sebagai wadah DAPM, merupakan dua entitas yang bisa saling mengisi dan melengkapi, sekaligus bisa membangun sinergi dan kolaborasi di ranah desa dan wilayah kecamatan. Ada tiga model sinergi dan kolaborasi.

Pertama, BUM Desa, Perseroan dan koperasi berbagi modal dan hasil Deviden dari Surplus Bersih. Saham dapat dihitung dengan beberapa model, setidaknya ada lima model, yaitu pertama murni dari penghitungan SPC dengan perguliran menjadi PSP karyawan UPK dan atau BKAD, Kedua menggunakan SPC dan Perguliran hingga akhir tahun penghitungan, Ketiga SPC, perguliran dengan pengurang yaitu kolektibilitas maupun tunggakan, empat SPC, perguliran dan Jasa yang berkembang di masing masing desa dengan pengurang kolektibilitas/tunggakan. Kelima, Penyeimbang Modal BUM Desa dapat dibagi menjadi: setidaknya dua pemilik yaitu 60% dari pemerintah desa, 40% lainnya dari unsur-unsur masyarakat setempat (atau bisa 20% koperasi dan / atau Bumdesa di Desa dan Koperasi SPP/UEP, dan 20% Karyawan / Kelembagaan DAPM), bisa karyawan UPK – dan atau BKAD eks PNPM – yang menjadi Penasehat maupun Pengawas. Dengan catatan bahwa untuk porsi 40% ini juga dalam Model ini mencerminkan sebuah sinergitas Perseroan dengan BUM Desa dengan memproteksi dan keterlibatan pemodal besar dari luar meskipun dengan penyertaan sebesar 0,00001% hanya sebagai syarat pendirian Perseroan. Dengan model ini, BUM Desa tidak menghadapi masalah badan hukum, karena taat aturan Perseroan UU.40/2007. Konsekuensi logisnya adalah kalau menjadi Perseroan BUM Desa harus bersinergi dan bersanding mengikuti rezim Perseroan juga, semata mata agar terbuka pada Amanah Pengembangan DAPM.

Kedua, koperasi desa menjadi unit BUM Desa. Desa bisa mendirikan BUM Desa tetapi tetap dapat membangun koperasi desa, bahkan bersinergi dengan BUM Desa di Desa dan kelompok swadaya masyarakat (SPP/UEP). Pemerintah desa mengorganisir seluruh warga desa secara sukarela membentuk koperasi. Ini bukan koperasi milik desa, melainkan milik warga desa yang semuanya berdiri setara sebagai anggota. Koperasi desa ini berbadan hukum, yang bisa menjalankan usaha ekonomi desa secara leluasa, jelas dan legal dan tetap bisa hidup berdampingan dengan BUM Desa di Desa. Pemerintah desa dapat memberikan hibah dan penyertaaan modal kepada BUM Desa, sehingga memperoleh pendapatan asli desa. Namun desa tidak dapat memisahkan kekayaan desa kepada koperasi desa, kecuali dengan skema kerjasama pemanfataan. Selain itu, juga tidak masuk akal kalau koperasi desa membangun dan mengelola air bersih dan listrik desa untuk melayani semua warga masyarakat desa yang bukan anggota. Hal ini tetap sejalan dengan Nawacita Pemerintah dan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari pinggiran namun tetap sejalan dengan Visi serta Misi TKPK RI (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia – mungkin sekarang TNP2K), yaitu tetap berpihak pada masyarakat miskin diperdesaan.

Ketiga, BUM Desa Bersama, BUM Desa dan koperasi desa, serta usaha lain yang sah, berjalan bersama dan berbagi tugas dan berkolaborasi secara Foundations bekerja secara bersama secara Partnership dengan Perseroan Eks. DAPM sebagai unit Bumdesa Bersama. BUM Desa, tanpa harus berbadan hukum, dapat memanfaatkan aset desa dan sumberdaya milik bersama (seperti air, embung, tenaga surya, telaga, sungai) untuk melayani kebutuhan masyarakat dan pengembangan desa wisata. Koperasi desa tetap didirikan sebagai partner atau pengembangan Kelompok Executing maupun tetap sebagai Chaneling sementara PT LKM BUM Desa Bersama di tingkat Kecamatan merupakan sebagai hasil pelestarian dan pengamanan asset DAPM dapat tetap bersinergi dengan, BUM Desa. Koperasi desa (UU. 25/1992) tetap dapat dibentuk seperti model kedua, yang menjalankan usaha dan gerakan ekonomi kreatif, professional – kekinian, tetap kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat  tanpa harus menghadapi kesulitan badan hokum dan tidak harus bersinergi dengan Bumdesa Bersama. Sementara Saham Perseroan Eks. DAPM dapat dikembangkan seperti pilihan pertama.

Model ketiga itulah yang lebih relevan serta terpilih menjadi jalan tengah perdebatan antara BUM Desa, Koperasi, Perkumpulan Berbadanhukum dan Perseroan, juga merajut koeksistensi, sinergi dan kolaborasi keempat institusi ini. Kolaborasi BUM Desa dan Perseroan dapat menjadi exit strategi DAPM sementara koperasi desa tetap dapat memberikan pelayanan dasar, sekaligus dapat mengonsolidasi kekuatan lokal dan menolong  orang desa (petani, nelayan, peternak, dan lain-lain).D4p[i]

DItujukan untuk ; Kementrian Keuangan, Kemendes, Bappenas, serta para Pengambil Keputusan.

[i] Fadlun Edy Susilo. Direktur Bumdesa Bersama UPK Sinergis Mrebet, Partnership & Foundations, Purbalingga, 53352. Email- fadlunedy29@gmail.com

Facebook: fadlunedysusilobambangsurowikromo.

 

3 thoughts on “SURAT TERBUKA ; Konsep BUM Desa dan PT LKM DAPM – Eks. PNPM MPd.

  1. rois mahfud
    14 Desember 2016 at 10:22 am

    Tulisan yang bagus.

    1. admin
      15 Desember 2016 at 10:19 am

      belum tentu caranya, serta proses perjuangan hukum secara bersama dilaksanakan dengan bagus

  2. admin
    15 Desember 2016 at 9:41 am

    NGENEH MASUKANE KARO PENYEMPURNAANE KANG ROIS KARO KANG KIKIS,…. HEHEHE AJA AJAHA NYONG SING SALAH
    PURBALINGGA HAMPIR SEMUA SUDAH PILIH BUMDESA BERSAMA MBOK SALAH TUR KEBABLASEN KOH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *